Ketua DPD PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat/RMOLSumut
PDI Perjuangan Sumatera Utara menurunkan tim investigasi untuk mengumpulkan bukti dugaan politik uang yang terjadi pada Pilkada di Kabupaten Karo dan Kabupaten Samosir.
Tim ini terdiri dari pengurus DPD PDI Perjuangan Sumut yang ditambah Biro Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan.
"Dua tim ini sudah turun ke dua daerah tersebut," kata Ketua DPD PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, Kamis (10/12).
Djarot menjelaskan, indikasi politik uang ini mereka telusuri setelah mendapat informasi pemberian uang kepada para pemilih di dua kabupaten tersebut. Bahkan, di Samosir mereka menerima informasi adanya aliran uang hingga Rp 100 miliar.
"Samosir itu pemilihnya tidak lebih dari 200 ribu orang, gelontoran uang Rp 100 miliar itu enggak masuk akal. Bahkan ada informasi satu pemilih menerima sampai Rp 1 juta," ungkapnya, dikutip
Kantor Berita RMOLSumut.
Kebenaran dari informasi inilah menurut Djarot yang akan mereka telusuri. Hasil dari penelusuran tersebut akan mereka proses sesuai dengan aturan hukum yang ada.
"Kita akan ungkap buktinya untuk kita teruskan kepada penyelenggara pemilu, hingga ke DKPP, bahkan ke Mahmakan Konstitusi. Kita tidak ingin pendidikan politik dikotori dengan politik uang," demikian Djarot Saiful Hidayat.
Saat memberikan keterangan resminya terkait Pilkada serentak 2020 di wilayah Sumut, Djarot Saiful Hidayat didampingi pengurus DPD PDI Perjuangan lainnya. Mulai dari Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto, Wakil Sekretaris Bima, dan pengurus lainnya seperti Jumiran Abdi, Aswan Jaya, Alamsyah Hamdani, Ipah Alatas, dan Yemitema Laoly.
