Herlambang P Wiratraman dari Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Koordinator KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik) merasa prihatin karena kebebasan akademik pada era rezim pemerintahan Jokowi terancam.
Dalam diskusi daring yang digelar oleh LP3ES bertajuk “Isu HAM Era Jokowi & Kekerasan Negara†Rabu sore (9/12). Herlambang memaparkan setidaknya ada tujuh model tekanan dan ancaman terhadap kebebasan akademik.
Yang pertama, sebut dia, serangan siber terhadap aktivis akademik. Kedua, penundukan kampus maupun lembaga riset oleh otoritas negara. Ketiga, serangan terhadap pers mahasiswa.
Keempat, kriminalisasi dengan dalih pencemaran nama baik atau gugatan untuk membungkam akademisi. Kelima, eskalasi penangkapan/penahanan dalam aksi, kriminalisasi dalam mengkritisi kebijakan negara dan ketujuh, skorsing terhadap mahasiswa.
Disisi lain, menurut dia, pemerintahan Jokowi dinilai belum serius menangani persoalan hak asasi manusia ( HAM) dan justru malah memperlihatkan tanda munculnya neo-otoritarianisme.
Herlambang memaparkan tanda-tanda munculnya neo otoritarianisme saat rezim Jokowi berkuasa, antara lain kekerasan untuk berekpresi.
"Entah itu kepada buruh, mahasiswa atau masyarakat sipil, dalam penolakan UU Cipta Kerja," kata Herlambang.
Sejak Jokowi berkuasa, sambung dia, pengerdilan ruang kebebasan sipil dan kekerasan masih terjadi. Akibatnya ada imunitas yang terjadi tanpa pertanggungjawaban hukum.
"Hal tersebut mencerminkan bagaimana pemerintah memiliki komitmen yang lemah dalam penegakan HAM di Indonesia," pungkas Herlambang.
