Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Upaya Iran Beli Vaksin Covid-19 Untuk Rakyatnya Tersandung Sanksi AS, Kepala Bank Sentral Geram: Catat Dalam Sejarah!

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 06:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Bank Sentral Iran Abdolnasser Hemmati sangat geram dengan sanksi yang diberlakukan AS kepada Republik Islam Iran. Dia menyebut Amerika Serikat (AS) secara aktif berusaha mencegah upaya Iran untuk membeli vaksin Covid-19 melalui COVAX, program penyediaan vaksin corona global yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia.

Hemmati pada Senin (7/12) mengatakan, dunia harus mencatat dalam memori sejarah bahwa upaya Iran untuk membeli vaksin melalui COVAX telah terhambat karena masalah pengiriman uang yang timbul akibat sanksi yang diberlakukan oleh AS.

“Sejauh ini, metode apa pun untuk melakukan pembayaran dan mentransfer mata uang yang diperlukan, menghadapi kendala karena sanksi yang tidak manusiawi dari pemerintah AS. Serta kebutuhan untuk mendapatkan izin dari OFAC,” tulis Hemmati dalam sebuah posting Instagram, mengacu pada Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri dari Departemen Keuangan AS, seperti dikutip dari Al-Jazeera, Senin (7/12).


Iran, yang menghadapi pandemi Covid-19 terbesar dan paling mematikan di Timur Tengah, mengumumkan sejak lama bahwa mereka telah menjadi anggota COVAX untuk mengamankan vaksin.

Kampanye ‘tekanan maksimum’ pemerintahan Trump terhadap Teheran membuat seluruh sektor keuangan Iran masuk daftar hitam. Sanksi, yang juga menargetkan bank sentral Iran, memiliki dampak yang terdokumentasi pada akses Iran ke pengobatan vital dalam tiga tahun terakhir.

Otoritas Iran telah berulang kali mengatakan mereka menganggap sanksi sebagai contoh terorisme ekonomi dan medis terhadap rakyat Iran.

AS telah menolak permintaan sekutu tradisionalnya di Eropa dan kelompok hak asasi manusia untuk mencabut sanksi selama pandemi virus corona.

Hemmati juga menjelaskan bagaimana upaya Iran untuk membeli vaksin dihalangi oleh AS melalui koridor lain. Menurut kepala bank sentral itu, upaya Iran untuk membelanjakan dananya yang diblokir di Korea Selatan untuk membayar vaksin juga telah ditolak oleh AS.

Para pejabat Iran mengatakan dana sekitar tujuh miliar dolar AS dari cadangan negara di Korea Selatan, pembeli utama minyak Iran sebelum sanksi diberlakukan, tetap dibekukan. Sementara Korea Selatan telah gagal untuk memindahkan dana tersebut karena takut akan pembalasan AS, meskipun ada seruan berulang kali dari Iran.

Hemmati mengatakan tekanan dan ancaman oleh AS juga telah menyebabkan Dana Moneter Internasional menghalangi permintaan pinjaman Iran.

“Meskipun menyetujui hak Iran dan tidak adanya hambatan ekonomi atau hukum, IMF bahkan tidak berani mengajukan permintaan Iran untuk pinjaman kemanusiaan di dewan direktur dana tersebut,” tulis Hemmati.

Pada bulan Maret, ketika gelombang pertama pandemi melanda Iran, yang menyebabkan penguncian besar-besaran, negara tersebut meminta pinjaman darurat IMF sebesar lima miliar dolar AS yang diblokir oleh AS.

Iran akhirnya menggunakan dana kekayaan kedaulatannya sebesar satu miliar euro atau setara 1,21 miliar dolar AS sebagai upaya untuk melawan pandemi.

Hemmati mengatakan  saat ini Iran sedang mengejar jalan lain untuk membayar vaksin dan sedang bernegosiasi dengan negara lain.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya