Ketua DPRD DKI: Isu Kenaikan Gaji Anggota Dewan Itu Kebohongan Publik

Kabar bahwa anggota DPRD DKI Jakarta mendapat kenaikan gaji dan tunjangan di tengah pandemi Covid-19 dibantah. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membantah kabar tak sedap tersebut.

"Bahwasanya apa yang terjadi sekarang beredar di media sosial, itu saya katakan kebohongan publik," tegasnya usai memimpin rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12).

Isu kenaikan tunjangan ini disuarakan pertama kali oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. Di mana PSI sebenarnya juga ikut dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Tidak hanya hadir, PSI juga turut memberikan persetujuan dengan menandatangani hasil pembahasan rapat.

Hanya saja, setelah rapat selesai, sikap PSI berubah 180 derajat dan menginstruksikan penolakan kenaikan RKT itu.

"Kita ini anggota dewan yang terhormat, dikatakan orang seperti itu. Ada permasalahan-permasalahan yang sebelumnya dibahas atau belum dibahas, ayo kita diskusi di dalam DPRD itu sendiri, bukan dia bicara di media sosial," geram Prasetio menyayangkan.

Politisi PDI Perjuangan itu juga telah menyatakan bahwa tidak ada yang namanya kenaikan gaji. Yang ada adalah penambahan kegiatan.

"Dengan penambahan kegiatan itu maka otomatis ada kenaikan anggaran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021," jelas Prasetio melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (4/12).