PADA 5 Juni 2017, secara tiba-tiba Saudi Arabia yang didukung oleh UEA, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.
Lebih dari itu, Saudi Arabia dan UEA tetangga Qatar yang memiliki perbatasan darat menutup pintu keluar dan masuknya, serta menutup wilayah udara dan lautnya untuk semua hal terkait Qatar.
Sebagai negara kecil, diblokade darat, laut, dan udaranya secara mendadak tentu membuat Qatar terpukul. Beruntung Turki dan Iran segera membantu, sehingga penduduk Qatar tidak sampai mengalami kesulitan yang berarti baik khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pertanyaannya adalah apa dosa Qatar?
Merujuk pada 13 tuntutan yang diajukan sebagai syarat normalisasi, maka mudah dibaca sejumlah masalah yang menjadi penyebabnya.
Diantara tuntutan yang diajukan: Pertama, TV berita berbahasa Arab Aljazeera yang dituduh memprovokasi rakyat di dunia Arab yang terdiri dari 22 negara. Hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, pemerintahan yang transparan dalam pengelolaan keuangan negara, harapan kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat merupakan isi berita yang dianggap dosa oleh sejumlah negara Arab otoritarian.
Kedua, Qatar dianggap sebagai negara yang mendukung terorisme. Sebagaimana diketahui Doha menjadi tempat pelarian aktifis politik Ikhwanul Muslimin (IM), khususnya yang berasal dari Mesir. Yusuf Qardhawi ulama terkenal asal Mesir pendukung IM sudah lama bermukim di Doha.
Belakangan para pejuang Palestina yang berasal dari Hammas juga banyak yang berlindung di Doha, termasuk tokoh politiknya yang paling senior Khalid Mishal memutuskan pindah dari Damaskus ke Doha. Hammas merupakan Ikhwanul Muslimin yang berkembang di Palestina, dan Qatar merupakan salah satu dari sedikit negara Arab yang memberikan dukungan terbuka terhadap Hammas.
Sejak Jenderal Abdul Fattah Al Sisi mengambilalih kekuasaan dengan cara kudeta dari Presiden Muhammad Mursi yang dipilih secara demokratis, IM ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan aktifisnya terus diburu dan dihukum. Sementara Saudi Arabia melarang aktifitas IM di negaranya. Baru-baru ini ulama Saudi Arabia mengeluarkan fatwa yang menetapkan IM sebagai organisasi teroris.
Ketiga, Saudi Arabia meminta agar pangkalan militer Turki di wilayah Qatar ditutup, dan hubungan ekonomi dan politik antara Qatar dengan Iran diturunkan. Turki dan Iran merupakan kekuatan politik dan militer regional yang ditakuti Saudi Arabia dan Israel.
Meskipun Saudi Arabia sudah mendapatkan dukungan penuh dari Amerika, baik dalam masalah politik maupun militer khususnya terkait persenjataan, bahkan ribuan tentara Amerika di tempatkan pada sejumlah pangkalan militer yang dibangun sejak Perang Teluk di wilayah Saudi Arabia, akan tetapi menghadapi milisia Houthi yang beroperasi di Yaman yang didukung Iran, Riyadh ternyata kewalahan.
Bukan mustahil inilah yang menjadi alasan mengapa kini Saudi Arabia merangkul Israel.
Sampai saat ini upaya mengisolasi Qatar sudah memasuki tahun keempat. Pemerintahan di Doha bukannya koleps atau melemah, malah sebaliknya semakin kuat. Secara ekonomi Qatar tidak lagi bergantung pada Saudi Arabia dan UEA yang sebelumnya mensuplai berbagai macam kebutuhan pokok, dan secara militer semakin kuat dengan kehadiran tentara Turki.
Karena itu upaya menghukum Qatar dapat dikatakan bukan hanya gagal, bahkan ibarat bumerang, karena yang terjadi justru sebaliknya. Menurut Al Jazeera, Menlu Saudi Arabia Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud beberapa hari lalu telah memberikan isyarat dengan menyatakan optimismenya bahwa normalisasi hubungan negara-negara Arab Teluk yang tergabung dalam Organisasi GCC akan pulih dalam waktu dekat.
Hal ini sekaligus menandakan misi yang dijalankan oleh Menlu Kuwait Sheikh Ahmad Nasser Al Sabah sebagai mediator mengalami kemajuan. Perkembangan positif ini dikonfirmasi oleh Menlu Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Meskipun demikian, Abdulrahman Al Thani menegaskan tidak ada hubungannya normalisasi hubungan diplomatik antara Qatar dengan negara-negara Arab yang memboikotnya dengan Abraham accord atau Deal of the Century yang sarat dengan kepentingan Pribadi Donald Trump dan keluarga, serta kepentingan Zionis Israel yang mengabaikan hak-hak bangsa Palestina.
Abraham accord atau Deal of the Century tampaknya akan terkubur bersamaan dengan perginya Donald Trump dan keluarganya meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari mendatang. Semoga para pemimpin Arab mendapatkan pelajaran dari pengalaman ini.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
