Berita

Normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain yang dimediasi oleh Amerika Serikat/Net

Dunia

Bahrain Ogah Buka Keran Impor Dari Wilayah Pendudukan Israel

MINGGU, 06 DESEMBER 2020 | 13:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Bahrain merupakan salah satu negara Arab yang ikut menormalisasi hubungan dengan Israel tahun ini. Meski begitu, bukan berarti Bahrain menerima begitu saja apa yang terjadi di Israel, terutama yang berkenaan dengan Palestina.

Kantor berita Bahrain, BNA pada Minggu (6/12) menekankan bahwa Bahrain tidak akan membuka impor barang-barang dari wilayah pendudukan Israel di Palestina.

Hal ini meluruskan pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Bahrain Zayed bin Rashid al-Zayani. Baru-baru ini dia menyatakan bahwa negaranya tidak akan membuat perbedaan antara produk yang diproduksi di Israel atau di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki.


"Pernyataan menteri disalahartikan dan bahwa kementerian berkomitmen pada sikap teguh pemerintah Bahrain mengenai kepatuhan terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata BNA, mengutip sumber resmi dari kementerian industri, perdagangan dan pariwisata.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki. Dia mengatakan bahwa mitranya dari Bahrain, Abdullatif Al-Zayani, juga membantah komentar menteri industri tersebut dalam panggilan telepon.

"Komentar yang dituduhkan sangat bertentangan dengan posisi pendukung negaranya (Bahrain) dalam perjuangan Palestina," kata sebuah pernyataan dari kantor Maliki, seperti dikabarkan Reuters.

Diketahui bahwa Bahrain dan Uni Emirat Arab meresmikan hubungan dengan Israel pada 15 September, dalam kesepakatan yang disponsori oleh Amerika Serikat.

Sejak saat itu, Israel mulai membuka hubungan dengan negara. Arab dalam sejumlah sektor, termasuk impor barang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya