Berita

Normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain yang dimediasi oleh Amerika Serikat/Net

Dunia

Bahrain Ogah Buka Keran Impor Dari Wilayah Pendudukan Israel

MINGGU, 06 DESEMBER 2020 | 13:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Bahrain merupakan salah satu negara Arab yang ikut menormalisasi hubungan dengan Israel tahun ini. Meski begitu, bukan berarti Bahrain menerima begitu saja apa yang terjadi di Israel, terutama yang berkenaan dengan Palestina.

Kantor berita Bahrain, BNA pada Minggu (6/12) menekankan bahwa Bahrain tidak akan membuka impor barang-barang dari wilayah pendudukan Israel di Palestina.

Hal ini meluruskan pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Bahrain Zayed bin Rashid al-Zayani. Baru-baru ini dia menyatakan bahwa negaranya tidak akan membuat perbedaan antara produk yang diproduksi di Israel atau di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki.


"Pernyataan menteri disalahartikan dan bahwa kementerian berkomitmen pada sikap teguh pemerintah Bahrain mengenai kepatuhan terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata BNA, mengutip sumber resmi dari kementerian industri, perdagangan dan pariwisata.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki. Dia mengatakan bahwa mitranya dari Bahrain, Abdullatif Al-Zayani, juga membantah komentar menteri industri tersebut dalam panggilan telepon.

"Komentar yang dituduhkan sangat bertentangan dengan posisi pendukung negaranya (Bahrain) dalam perjuangan Palestina," kata sebuah pernyataan dari kantor Maliki, seperti dikabarkan Reuters.

Diketahui bahwa Bahrain dan Uni Emirat Arab meresmikan hubungan dengan Israel pada 15 September, dalam kesepakatan yang disponsori oleh Amerika Serikat.

Sejak saat itu, Israel mulai membuka hubungan dengan negara. Arab dalam sejumlah sektor, termasuk impor barang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya