Berita

Warga Tigray/Net

Dunia

Kelompok HAM Desak Pemerintah Ethiopia Buka Kembali Akses Komunikasi Dan Layanan Kesehatan Di Tigray

RABU, 02 DESEMBER 2020 | 12:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kelompok independen untuk hak asasi manusia di Ethiopia menyerukan agar akses komunikasi dan transportasi di wilayah Tigray kembali dipulihkan.

Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia (EHRC) dalam pernyataannya pada Selasa (1/12) mendesak pihak berwenang melanjutkan layanan dasar kepada penduduk seperti akses kemanusiaan, kesehatan, telekomunikasi, air, listrik, dan sebagainya.

Selain itu, EHRC juga mendesak pemerintah untuk memfasilitasi relokasi warga yang mengungsi dan mempertemukan kembali keluarga yang terpisah akibat konflik sebuah terakhir.


Dimuat Anadolu Agency, penyelidikan independen dan transparan juga diperlukan untuk dugaan kemungkinan pelanggaran berat hak asasi manusia di sana.

"EHRC sangat prihatin tidak ada kebijakan pemerintah atau kerangka hukum yang memaafkan etnis (Tigray)," tambah kelompok itu.

Konflik di Tigray meletus pada 4 November ketika Perdana Menteri Abiy Ahmed menuding Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) telah menyerang pasukan federal.

Setelah pertempuran sengit selama tiga pekan, Abiy mengumumkan operasi melawan TPLF telah berakhir dan rekonstruksi di wilayah tersebut akan dilanjutkan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya