Jokowi Janji Usut Tuntas Dan Beri Santunan Keluarga Korban Kasus Pembantaian Sigi

SENIN, 30 NOVEMBER 2020 | 18:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kasus pembantaian satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah, dipastikan akan diusut tuntas oleh pihak pemerintah, dan keluarga korban juga diberikan santunan.

Begitulah yang diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (30/11).

"Pemerintah akan memberikan santunan kepada mereka yang ditinggalkan. Dan saya sudah memerintahakan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan pelaku dan membongkar jaringan-jaringan itu ke akar-akarnya," ujar Kepala Negara.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu juga memeritahkan kepada Kepolri Jendral Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Djahjanto untuk menajalankan fungsi keamanannya sebaik mungkin.

"Saya juga memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan," demikian Joko Widodo.

Berita

Nusantara

Jokowi Janji Usut Tuntas Dan Beri Santunan Keluarga Korban Kasus Pembantaian Sigi

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum