Berita

Presiden Xi Jinping dan PM Scott Morisson/Net

Dunia

Dihantam Pajak Impor Baru Oleh China, Dunia Menanti Reaksi Australia

SENIN, 30 NOVEMBER 2020 | 11:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Situasi perang dagang Australia dan China memenuhi headline media-media besar kedua negara. Mengesankan bahwa serangan China terhadap ekspor Australia sebagai krisis besar yang mendatangkan malapetaka bagi perusahaan dan lapangan kerja di Australia.

Namun, sebenarnya tidak begitu. Outlet media secara teratur menjalankan opini-opini yang mendesak Australia menyerah pada penindasan China atas nama 'memulihkan hubungan perdagangan' yang baik.

Ada kekhawatiran besar ketika saham di Treasury Wine Estates turun 11,25 persen pada Jumat (27/11) sebelum perdagangan dihentikan, sebagai tanggapan atas tarif hukuman China atas anggur Australia dengan kedok anti-dumping.


Namun, saham Treasury sendiri telah turun pada akhir Januari. Turun dari 17,30 dolar AS pada 24 Januari menjadi 12,35 dolar pada 29 Januari. Hal ini tidak disebabkan oleh 'tarif China' tetapi oleh peringatan pendapatan karena penjualan kotor yang lemah di AS.

Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) pada Jumat mengumumkan bea anti-dumping 107-212 persen untuk ekspor anggur Australia.

Pembuat anggur Australia menunggu dengan gelisah selama berminggu-minggu setelah laporan pada awal November menyatakan larangan tidak resmi telah diberlakukan pada anggur dan enam produk Australia lainnya. Dan pada Jumat pekan lalu itu, mereka terguncang. Bea Ekspor begitu tinggi.

Tarif ini adalah yang terbaru dari serangkaian hambatan perdagangan dan gangguan yang diberlakukan oleh pemerintah China tahun ini pada industri termasuk jelai, lobster, batu bara, dan kapas.

Para menteri Australia mengkritik langkah-langkah perdagangan Beijing sebagai 'tekanan ekonomi', tetapi otoritas China secara konsisten mengandalkan dasar hukum dan peraturan untuk membenarkan setiap sikapnya.

Beberapa analis berpendapat bahwa langkah-langkah baru Beijing mungkin merupakan tanggapan atas penggunaan bea anti-dumping oleh Australia sendiri terhadap China.

Ini adalah kedua kalinya China memberlakukan pembatasan anti-dumping pada ekspor Australia tahun ini. Petani jelai terkena bea anti-dumping dan anti-subsidi sebesar 80,5 persen di bulan Mei. Mereka akan tetap berlaku selama lima tahun.

Sebelumnya pada November, baik China dan Australia menandatangani Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), sebuah kesepakatan perdagangan baru yang seharusnya menunjukkan komitmen kawasan itu terhadap apa yang digambarkan Beijing sebagai sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan saling menguntungkan.

Tapi, kemitraan itu harusnya memberikan pengingat lain bahwa aturan global hanya berfungsi jika, pemerintah mematuhi 'semangat' mereka dan bukan hanya 'surat' mereka, seperti dikutip dari The Guardian.

Australia sedang berjuang untuk pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha sedang menunggu sikap Perdana Menteri Scott Morrison terhadap 'penindasan' Presiden China Xi Jinping.

Dan dunia sedang mengamati Xi versus Morrison dengan saksama. Di mana China telah berjanji untuk menjadi pemegang saham kekuatan dunia yang stabil, bukan hanya pemegang saham.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya