Berita

Irjen Napoleon Bonaparte saat disidang dalam perkara dugaan korupsi penghapusan red notice/Ist

Hukum

Nyanyian Irjen Napoleon, Sulit Diterima Akal Sehat Bertujuan Membunuh Karakter

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 14:41 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pengakuan Irjen Napoleon Bonaparte mendapat restu dari Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam sidang lanjutan dugaan korupsi penghapusan red notice Djoko Tjandra sulit diterima akal sehat.

Begitu pendapat Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/11).

"Kita melihat pengakuan itu sulit diterima akal sehat. NB (Napoleon Bonaparte) mengaku TS (Tommy Sumardi) dapat restu dari Kabareskrim. Sedang TS sendiri tidak pernah mengaku mendapatkan restu," kata Edi.


Menurut Edi, secara logika sederhana, jika Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo merestui atau ada keterkaitan dengan kasus Djoko Tjandra tentu jenderal bintang tiga itu segan atau tidak akan mengusut secara tuntas perkara yang menghebohkan Indonesia itu.

"Justru sebaliknya, komitmen Kabareskrim sangat jelas dan tegas berani memproses Pati (Perwira Tinggi) Polri yang masih aktif. Kami melihat ini sungguh nyali yang besar," ujar Edi.

Pakar hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara ini meminta agar semua pihak hati-hati melihat kasus perkara Djoko Tjandra ini, sekaligus pernyataan-pernyataan yang keluar dari Napoleon Bonaparte di dalam sidangnya.

Sebab, Edi melihat apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte sangatlah politis dan cenderung mengarah kepada pembunuhan karakter. Apalagi saat ini, Komjen Listyo Sigit Prabowo salah satu calon kuat Kapolri.

"Kesaksiannya (Napoleon) cenderung membunuh karakter. Kami melihat Isu Tjoko Tjandra sangat seksi untuk menurunkan elektabilitas calon Kapolri," tambah pemerhati kepolisian ini.

Edi tak yakin dengan pengakuan pengakuan NB yang sama sekali tidak ada fakta hukumnya. Pasalnya, pengakuan tersebut sama sekali tidak ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Oleh sebab itu, patut diduga isu tersebut dilemparkan ke persidangan dengan tujuan tertentu.



Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya