Habib Rizieq Shihab dan Presiden Joko Widodo/Net
Pasca Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Indonesia setelah hampir 3,5 tahun berada di Saudi Arabia, langsung membuat riuh kondisi dalam negeri khususnya Ibu kota DKI Jakarta.
Kadatangan Habib Rizieq disambut oleh ribuan orang di Bandara Soetta hingga acara maulid Nabi Muhammad di Petamburan III menimbulkan kerumunan massa yang diduga melanggar protokol kesehatan (prokes).
Tidak sampai disitu, polemik soal Habib Rizieq juga terjadi pasca acara maulid Nabi Muhammad dan akad nikah putri keempatnya di Petamburan, Jakarta Pusat. Dua Kapolda yakni Metro Jaya dan Jawa Barat dicopot karena dianggap tidak menjalankan perintah untuk menegakan protokol kesehatan.
Belum cukup sampai disitu, penertiban baliho ucapan selamat datang dan seruan revolusi akhlak bergambar Habib Rizieq Shihab oleh Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman dan seruan bubarkan FPI juga menimbulkan pro dan kontra. Sampai pada akhirnya wacana pertemuan antara Wakil Presiden Maruf Amin dengan Habib Rizieq pun tak luput dari pembicaraan.
Fenomena Habib Rizieq oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut akibat
dari kosongnya pemimpin yang bisa menyerap aspirasi secara luas. Pernyataan Wapres ke-10 dan 12 inipun menuai beragam reaksi, ada yang mendorong juga ada yang menjegal wacana pertemuan antara HRS dengan Maruf Amin.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio berpendapat, walaupun riuh rendahnya publik soal Habib Rizieq bersama isu turunanya, namun hingga saat ini Presiden Joko Widodo sama sekali belum merespon.
"Sampai hari ini Jokowi gak terpancing di isu itu, cukup ditataran Menteri dan TNI-Polri," kata Hendri saat menjadi pembicara program "Ngobrol Bareng Bang Ruslan" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/11).
Dengan tidak meresponya Jokowi, kata Hendri, merupakan tanda bahwa negara mampu mengendalikan isu Habib Rizieq ini, serta kemungkinan lain ialah isu soal pentolan FPI itu akan mereda bahkan hilang dengan sendirinya.
"Artinya negara masih bisa kendalikan isu ini, sehinga ada potesi isu ini mereda," pungkas Hendri.
