Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membuka forum group discussion (FGD) soal percepatan pembangunan di Jawa Timur. LaNyalla ingin agar Provinsi Jatim bisa jadi contoh bagi daerah lain.
"DPD RI ingin menjadikan Jawa Timur sebagai benchmark atau percontohan bagi daerah lain. Bagaimana percepatan pembangunan dapat dilaksanakan di daerah," ujar LaNyalla saat membuka FGD, di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Senin (23/11).
FGD DPD kali ini mengambil tema 'Peran DPD Dalam Implementasi Percepatan Perpres Nomor 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur'. FGD juga mengambil sub tema yang lebih spesifik, yakni membedah potensi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pelaksanaan Perpres tersebut.
"DPD RI ingin melihat secara konkret, bagaimana KPBU dapat diakses dan dijalankan di daerah, khususnya di Jawa Timur. Untuk itu, DPD RI sengaja mengundang beberapa narasumber terkait, untuk dapat menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah apa saja yang harus dan dapat dilakukan daerah untuk mewujudkan pendanaan yang bersumber dari KPBU," sebut LaNyalla.
Sebab, lanjut LaNyalla, dalam Perpres 80/2019, sumber pendanaan proyek-proyek strategis nasional dengan jelas disebutkan berasal dari beberapa sumber. Di antaranya APBD dan APBN, BUMD dan BUMN, Swasta Murni, dan KPBU.
Dalam Perpres itu, porsi besaran pendanaan dari KPBU tercatat sebesar 46 persen dari total biaya. Melalui FGD tersebut, LaNyalla berharap dapat didiskusikan mengenai porsi besaran pendanaan itu, termasuk soal apa yang harus disiapkan daerah dan bagaimana tahapannya.
"Semua itu harus terjawab dalam FGD pagi ini," kata LaNyalla.
Ketua DPD kemudian menyinggung mengenai cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, di antaranya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi adalah salah satu prasyarat menuju keadilan dan kemakmuran rakyat.
"Oleh karena itu, DPD RI, sebagai wakil daerah sangat peduli dengan isu percepatan pembangunan di daerah. Salah satunya, dengan berupaya membantu mempercepat implementasi Perpres Nomor 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur tersebut," tuturnya.
LaNyalla mengingatkan, salah satu tupoksi DPD adalah melakukan evaluasi dan monitoring atas Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah. Untuk kemudian dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Seperti kita ketahui, Perpres 80/2019 ini karena menyangkut beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, tentu akan bersinggungan dengan beberapa Peraturan Daerah yang sudah berlaku di masing-masing Kota dan Kabupaten di Jatim," urai LaNyalla.
Atas dasar itu, DPD sangat berkepentingan untuk melihat dan melakukan pengawasan. LaNyalla mengatakan DPD perlu mengecek apakah terdapat kesulitan dan hambatan dalam penerapan Perpres 80/2019 akibat terbentur dengan Peraturan Daerah yang telah berlaku di daerah.
"Jangan sampai Peraturan Daerah tersebut justru menjadi penghalang atau hambatan bagi penerapan gagasan besar dan percepatan pembangunan kawasan yang termaktub di dalam Perpres tersebut," kata mantan Ketum KADIN Jatim ini.
Karena pada prinsipnya, imbuh LaNyalla, kita semua tentu menginginkan Indonesia yang makin sejahtera, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di seluruh daerah di Indonesia.
"Ke depan kita harus punya keyakinan agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 hingga 9 persen, namun dengan pemerataan antar kelas sosial, antar daerah dan antar sektor yang lebih baik," sambung mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu.
Untuk itu, LaNyalla mengatakan mutlak diperlukan sejumlah langkah. Dimulai dari iklim usaha yang harus semakin baik agar investasi terus meningkat.
"Dengan demikian ekonomi akan bergairah, makin banyak tenaga kerja terserap, rakyat makin sejahtera, daya beli meningkat dan seterusnya," lanjut LaNyalla.
Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memangkas kesenjangan antar daerah. Menurut LaNyalla, peran daerah harus dioptimalkan dengan pemberdayaan sesuai dengan
core business-nya.
"Untuk mewujudkan hal itu, kita perlu memberdayakan seluruh potensi bangsa, baik pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, dan rakyat dengan tepat. Sehingga akan membawa kita menuju fase baru pembangunan Indonesia yang makin berkualitas dan maju," urainya.
LaNyalla juga mengatakan, keberadaan DPD RI harus dapat mempersempit kesenjangan ekonomi antar-wilayah. Bagi DPD, Indonesia akan maju apabila daerah-daerah sudah maju. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.
"Kita mengetahui bersama, bahwa kondisi perekonomian nasional masih menghadapi ketidakpastian, dan diperkirakan hingga tahun 2021, dampaknya masih akan terasa bagi seluruh sektor perekonomian," sebut LaNyalla.
Dengan bekal Perpres 80/2019, Jatim diharapkan bisa menjadi pilot project percepatan pembangunan perekonomian. Daerah-daerah lain bisa mencontoh apa yang dilakukan Jatim.
Selain Wakil Gubernur Jatim Emil E. Dardak, hadir pula dalam FGD tersebut, sejumlah senator, wakil dari Aceh hingga Papua Barat, sejumlah walikota dan bupati di Jawa Timur, serta Kepala Perwakilan OJK Jatim dan unsur Forkompimda.
Sementara itu hadir sebagai pemateri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manuarfa dan Kepala BKPM yang diwakili staf ahli. Juga hadir pengurus Perkumpulan Ahli Profesional Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PAP KPBU).
