Berita

Aparat TNI saat mencopot baliho Habib Rizieq/RMOL

Politik

Pengamat: Ketegasan Pangdam Jaya Copot Baliho Habib Rizieq Tepat Untuk Jaga Wibawa Negara

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 17:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman terkait tidak boleh ada kelompok yang merasa paling benar sudah tepat.

Pandangan itu disampaikan pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/11).

Menurut Silaen, tindakan aparat TNI yang mencopot baliho yang bertebaran di Jakarta sudah sesuai. Mengingat saat Satpol PP melakukan penertiban baliho tetap dipasang kembali tanpa dasar aturan yang jelas.


"Apa yang disampaikan oleh Pangdam Jaya itu benar adanya, bahwa penempatan baliho dan spanduk itu ada aturannya, bayar pajak dan lain- lain," demikian kata Samuel F. Silaen di Jakarta, Sabtu (21/11).

Silaen menilai, jika ormas yang merasa benar sendiri dibiarkan eksistensinya maka wibawa aparat penegak hukum akan memudar.

"Lama- kelamaan akhirnya menjadi seperti gurita, menjamur diberbagai sudut jalanan. Sekarang butuh tindakan dan sikap tegas aparat keamanan dan penegak hukum, supaya hukum itu berwibawa dimata rakyat," jelas aktivis organisasi kepemudaan itu.

Silaen meminta pada aparat TNI/Polri solid dalam menjamin keamanan dan kenyamanan warga negaranya.

"Bukan karena embel- embel status sosialnya lalu diperlakukan beda, itu namanya diskriminasi, jangan donk! ya sewajarnya sajalah," demikian saran mantan pengurus DPP KNPI itu.

Dalam beberapa hari terakhir publik digegerkan oleh patroli pasukan TNI di Petamburan yang merupakan kediaman Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Para aparat TNI bahkan patroli membongkar berbagai baliho yang bertebaran di sekitar petamburan.

Beberapa hari kemudian saat apel gelar pasukan, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengakui bahwa dirinyalah yang memerintah aparat TNI yang mencopot baliho yang berisi gambar Habib Rizieq.

Dudung bahkan menegaskan tidak boleh ada orang dan kelompok manapun yang merasa paling benar dan tidak patuh pada aturan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya