Berita

Personel TNI tengah mencopot baliho bergambar Habib Rizieq Shihab/Net

Pertahanan

Haris Azhar: TNI Sampai Turun Tangan Copot Baliho HRS, Ada Kandungan Perang?

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 16:41 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Aktivis HAM Haris Azhar mempertanyakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Kodam Jaya sampai turun untuk menertibkan baliho dan spanduk bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS) yang terpasang di pelosok jalanan Ibukota DKI Jakarta.

Pendiri kantor hukum dan HAM Lokataru ini memaparkan banyak pertanyaan terkait aksi dibalik penertiban spanduk Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan panser dan ratusan prajurit gabungan, seperti mau perang.

"Penurunan Baliho itu masalah Tibum (ketertiban umum). Wewenang dan Tugasnya Satpol PP. yaa masa, sampai tentara yang mengerjakan," kata Haris kepada wartawan, Sabtu (21/11).


Itupun dengan alasan, bahwa penurunan bisa dilakukan kalau isinya mengandung pelanggaran hukum ataupun dipasang di lokasi-lokasi yang salah dalam arti lain pemasangan spanduk tidak sesuai prosedur.

"Kalau dilakukan oleh TNI, ini berarti ada poster atau spanduk-spanduk (HRS) itu ada kandungan perang. Berarti ini serius terhadap Rizieq Shihab. Tapi saya tidak yakin RS bisa mengakibatkan atau menyulut perang. Wong perang antar negara aja ada mediasi dan diplomasi kok," tanya Haris.

Sekalipun, sambung Haris alasanya TNI terpaksa turun karena ada ancaman lain selain perang seperti terorisme, bencana dan lain-lain. maka bukan juga TNI menjadi garda terdepan karena masih ada institusi lain yang berwenang dan memiliki otoritas yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun Detasemen Khusus (88) Antiteror Mabes Polri.

"Atau memang institusi lain sudah tidak bisa bekerja sehingga harus TNI yang kerjakan," demikian Haris.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya