Berita

Damai Hari Lubis mengkritisi pemerintah yang sibuk dengan urusan remeh temeh dan seolah membiarkan soal ekonomi yang tengah krisis/Net

Politik

Pemerintah Jangan Sibuk Panggil Gubernur Dan Ulama, Lihat Perekonomian Semakin Krisis

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 10:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo terlihat sibuk mengurusi hal remeh temeh seperti memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga para tokoh ulama. Namun lupa bahwa perekonomian semakin krisis.

"Semestinya penguasa negara fokus mengatasi resesi ekonomi yang tengah melanda negeri ini. Dengan cara para menteri kabinet ini serius bekerja dan berkarya serta saling sinergi agar ekonomi segera pulih kembali," ujar salah satu pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).

Hal itu lebih berguna bagi rakyat Indonesia dibanding hanya sibuk mengurusi hal yang remeh temeh seperti memanggil para gubernur dan ulama.


Terlebih lagi, lanjut Damai, apabila hal remeh temeh ini dilanjutkan pada penahanan terduga pelaku, yang rata-rata kasus remeh temeh terkait penyampaian pendapat kritis terhadap kebijakan pejabat publik.

"Selanjutnya bagaimana pula dengan risiko kesehatan para terduga yang dilakukan penahanan dalam sel yang mesti protokoler?" tanya Damai.

"Apakah sumber resesi ekonomi penyebabnya adalah suara vokal dari para tokoh kritis? Diibaratkan rumah sakit dan pasiennya, bila rumah sakit salah berikan obat, dikhawatirkan banyak pasien semakin parah dan rumah sakit pun bangkrut karena tidak dipercaya. Begitu juga negara ini bila salah langkah penanganan malah semakin ruwet pada semua sektor, akhirnya bangkrut," sambungnya.

Dengan demikian, Damai menyarankan agar semua para tokoh dari berbagai untuk untuk dialog, diskusi, untuk bersama-sama menjaga negeri.

"Bukan dikejar-kejar dan ditangkapi. Terlebih mereka para tokoh agama dan tokoh akademisi dan aktivis hukum, bukan para penjahat yang terindikasi koruptor," pungkas Damai.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya