Berita

Damai Hari Lubis mengkritisi pemerintah yang sibuk dengan urusan remeh temeh dan seolah membiarkan soal ekonomi yang tengah krisis/Net

Politik

Pemerintah Jangan Sibuk Panggil Gubernur Dan Ulama, Lihat Perekonomian Semakin Krisis

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 10:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo terlihat sibuk mengurusi hal remeh temeh seperti memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga para tokoh ulama. Namun lupa bahwa perekonomian semakin krisis.

"Semestinya penguasa negara fokus mengatasi resesi ekonomi yang tengah melanda negeri ini. Dengan cara para menteri kabinet ini serius bekerja dan berkarya serta saling sinergi agar ekonomi segera pulih kembali," ujar salah satu pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).

Hal itu lebih berguna bagi rakyat Indonesia dibanding hanya sibuk mengurusi hal yang remeh temeh seperti memanggil para gubernur dan ulama.


Terlebih lagi, lanjut Damai, apabila hal remeh temeh ini dilanjutkan pada penahanan terduga pelaku, yang rata-rata kasus remeh temeh terkait penyampaian pendapat kritis terhadap kebijakan pejabat publik.

"Selanjutnya bagaimana pula dengan risiko kesehatan para terduga yang dilakukan penahanan dalam sel yang mesti protokoler?" tanya Damai.

"Apakah sumber resesi ekonomi penyebabnya adalah suara vokal dari para tokoh kritis? Diibaratkan rumah sakit dan pasiennya, bila rumah sakit salah berikan obat, dikhawatirkan banyak pasien semakin parah dan rumah sakit pun bangkrut karena tidak dipercaya. Begitu juga negara ini bila salah langkah penanganan malah semakin ruwet pada semua sektor, akhirnya bangkrut," sambungnya.

Dengan demikian, Damai menyarankan agar semua para tokoh dari berbagai untuk untuk dialog, diskusi, untuk bersama-sama menjaga negeri.

"Bukan dikejar-kejar dan ditangkapi. Terlebih mereka para tokoh agama dan tokoh akademisi dan aktivis hukum, bukan para penjahat yang terindikasi koruptor," pungkas Damai.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya