Berita

Damai Hari Lubis mengkritisi pemerintah yang sibuk dengan urusan remeh temeh dan seolah membiarkan soal ekonomi yang tengah krisis/Net

Politik

Pemerintah Jangan Sibuk Panggil Gubernur Dan Ulama, Lihat Perekonomian Semakin Krisis

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 10:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo terlihat sibuk mengurusi hal remeh temeh seperti memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga para tokoh ulama. Namun lupa bahwa perekonomian semakin krisis.

"Semestinya penguasa negara fokus mengatasi resesi ekonomi yang tengah melanda negeri ini. Dengan cara para menteri kabinet ini serius bekerja dan berkarya serta saling sinergi agar ekonomi segera pulih kembali," ujar salah satu pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).

Hal itu lebih berguna bagi rakyat Indonesia dibanding hanya sibuk mengurusi hal yang remeh temeh seperti memanggil para gubernur dan ulama.

Terlebih lagi, lanjut Damai, apabila hal remeh temeh ini dilanjutkan pada penahanan terduga pelaku, yang rata-rata kasus remeh temeh terkait penyampaian pendapat kritis terhadap kebijakan pejabat publik.

"Selanjutnya bagaimana pula dengan risiko kesehatan para terduga yang dilakukan penahanan dalam sel yang mesti protokoler?" tanya Damai.

"Apakah sumber resesi ekonomi penyebabnya adalah suara vokal dari para tokoh kritis? Diibaratkan rumah sakit dan pasiennya, bila rumah sakit salah berikan obat, dikhawatirkan banyak pasien semakin parah dan rumah sakit pun bangkrut karena tidak dipercaya. Begitu juga negara ini bila salah langkah penanganan malah semakin ruwet pada semua sektor, akhirnya bangkrut," sambungnya.

Dengan demikian, Damai menyarankan agar semua para tokoh dari berbagai untuk untuk dialog, diskusi, untuk bersama-sama menjaga negeri.

"Bukan dikejar-kejar dan ditangkapi. Terlebih mereka para tokoh agama dan tokoh akademisi dan aktivis hukum, bukan para penjahat yang terindikasi koruptor," pungkas Damai.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Pilkada 2024 Diharapkan Jadi Ajang Penghukuman Politisi Busuk

Sabtu, 09 November 2024 | 07:59

Geo Dipa Energi Rutin Setor Rp200 Miliar ke Kas Negara lewat Bisnis Panas Bumi

Sabtu, 09 November 2024 | 07:51

Komisi III DPR Minta PPATK Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Berantas Judol

Sabtu, 09 November 2024 | 07:42

Ukraina Rilis Perangko Bergambar Presiden Prabowo Subianto

Sabtu, 09 November 2024 | 07:22

ANTAM Borong 30 Ton Emas dari Freeport, Erick: Ada Potensi Penghematan Cadangan Devisa

Sabtu, 09 November 2024 | 07:01

Dude Herlino Dipilih Jadi Duta Kerukunan Umat Beragama

Sabtu, 09 November 2024 | 06:58

Nusron Wahid Ajak Polri, Jaksa dan TNI Berantas Mafia Tanah

Sabtu, 09 November 2024 | 06:02

Beda Sikap Netizen ke Tom Lembong dan Budi Arie

Sabtu, 09 November 2024 | 05:16

4 Perampok Minimarket Diringkus, 1 Pelaku Didor

Sabtu, 09 November 2024 | 05:03

Kejati DKI Proses Dugaan Korupsi Abang None di Dinas Parekraf

Sabtu, 09 November 2024 | 04:11

Selengkapnya