Berita

Damai Hari Lubis mengkritisi pemerintah yang sibuk dengan urusan remeh temeh dan seolah membiarkan soal ekonomi yang tengah krisis/Net

Politik

Pemerintah Jangan Sibuk Panggil Gubernur Dan Ulama, Lihat Perekonomian Semakin Krisis

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 10:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo terlihat sibuk mengurusi hal remeh temeh seperti memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga para tokoh ulama. Namun lupa bahwa perekonomian semakin krisis.

"Semestinya penguasa negara fokus mengatasi resesi ekonomi yang tengah melanda negeri ini. Dengan cara para menteri kabinet ini serius bekerja dan berkarya serta saling sinergi agar ekonomi segera pulih kembali," ujar salah satu pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).

Hal itu lebih berguna bagi rakyat Indonesia dibanding hanya sibuk mengurusi hal yang remeh temeh seperti memanggil para gubernur dan ulama.

Terlebih lagi, lanjut Damai, apabila hal remeh temeh ini dilanjutkan pada penahanan terduga pelaku, yang rata-rata kasus remeh temeh terkait penyampaian pendapat kritis terhadap kebijakan pejabat publik.

"Selanjutnya bagaimana pula dengan risiko kesehatan para terduga yang dilakukan penahanan dalam sel yang mesti protokoler?" tanya Damai.

"Apakah sumber resesi ekonomi penyebabnya adalah suara vokal dari para tokoh kritis? Diibaratkan rumah sakit dan pasiennya, bila rumah sakit salah berikan obat, dikhawatirkan banyak pasien semakin parah dan rumah sakit pun bangkrut karena tidak dipercaya. Begitu juga negara ini bila salah langkah penanganan malah semakin ruwet pada semua sektor, akhirnya bangkrut," sambungnya.

Dengan demikian, Damai menyarankan agar semua para tokoh dari berbagai untuk untuk dialog, diskusi, untuk bersama-sama menjaga negeri.

"Bukan dikejar-kejar dan ditangkapi. Terlebih mereka para tokoh agama dan tokoh akademisi dan aktivis hukum, bukan para penjahat yang terindikasi koruptor," pungkas Damai.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Geledah Kantor Setda Papua, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Barang Elektronik

Jumat, 08 November 2024 | 21:48

Satu Keluarga Meninggal Akibat Kebakaran Rumah di Jakarta Utara

Jumat, 08 November 2024 | 21:35

Komisi V Usul Ada Area Khusus Jamaah Haji dan Umroh di Bandara Soetta

Jumat, 08 November 2024 | 21:21

Dikunjungi Nusron, Polri Siap Sikat Mafia Tanah

Jumat, 08 November 2024 | 20:46

Ketum AMPI: Pinjol Masih Menjadi Pelarian Masyarakat

Jumat, 08 November 2024 | 20:34

Rumput GBK Siap Sambut Selebrasi ‘Knee Slide’ Thom Haye

Jumat, 08 November 2024 | 20:31

Buat Banyak Gebrakan Positif, Kabinet Merah Putih Patut Diacungi Jempol

Jumat, 08 November 2024 | 20:17

Lawatan Presiden Prabowo Bukti Dunia Internasional Menunggu Peran Indonesia

Jumat, 08 November 2024 | 20:09

Kementerian Keuangan Kantongi Rp1.517,5 Triliun Penerimaan Pajak Oktober 2024

Jumat, 08 November 2024 | 19:47

Tukang Pijat jadi Tersangka Karena Tambal Rumah Bocor Pakai Baliho Paslon Bupati

Jumat, 08 November 2024 | 19:02

Selengkapnya