Berita

Damai Hari Lubis mengkritisi pemerintah yang sibuk dengan urusan remeh temeh dan seolah membiarkan soal ekonomi yang tengah krisis/Net

Politik

Pemerintah Jangan Sibuk Panggil Gubernur Dan Ulama, Lihat Perekonomian Semakin Krisis

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 10:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo terlihat sibuk mengurusi hal remeh temeh seperti memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga para tokoh ulama. Namun lupa bahwa perekonomian semakin krisis.

"Semestinya penguasa negara fokus mengatasi resesi ekonomi yang tengah melanda negeri ini. Dengan cara para menteri kabinet ini serius bekerja dan berkarya serta saling sinergi agar ekonomi segera pulih kembali," ujar salah satu pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).

Hal itu lebih berguna bagi rakyat Indonesia dibanding hanya sibuk mengurusi hal yang remeh temeh seperti memanggil para gubernur dan ulama.


Terlebih lagi, lanjut Damai, apabila hal remeh temeh ini dilanjutkan pada penahanan terduga pelaku, yang rata-rata kasus remeh temeh terkait penyampaian pendapat kritis terhadap kebijakan pejabat publik.

"Selanjutnya bagaimana pula dengan risiko kesehatan para terduga yang dilakukan penahanan dalam sel yang mesti protokoler?" tanya Damai.

"Apakah sumber resesi ekonomi penyebabnya adalah suara vokal dari para tokoh kritis? Diibaratkan rumah sakit dan pasiennya, bila rumah sakit salah berikan obat, dikhawatirkan banyak pasien semakin parah dan rumah sakit pun bangkrut karena tidak dipercaya. Begitu juga negara ini bila salah langkah penanganan malah semakin ruwet pada semua sektor, akhirnya bangkrut," sambungnya.

Dengan demikian, Damai menyarankan agar semua para tokoh dari berbagai untuk untuk dialog, diskusi, untuk bersama-sama menjaga negeri.

"Bukan dikejar-kejar dan ditangkapi. Terlebih mereka para tokoh agama dan tokoh akademisi dan aktivis hukum, bukan para penjahat yang terindikasi koruptor," pungkas Damai.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya