Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mengatakan bahwa saat ini keberadaan penyelenggara Pemilu dinilai masih mampu menjaga kredibilitas sebagai penyelenggara pesta demokrasi di Indonesia.
Dalam catatan DKPP RI setidaknya ada sekitar 51,4 persen gugatan atau perkara yang tidak terbukti melanggar korde etik.
â€Artinya penyelenggara pemilu masih mampu menjaga kredibilitasnya,†ujar anggota DKPP, Ida Budhiasi seperti dikutip
Kantor Berita RMOLJatim.
Ida mengingatkan, saat ini tantangan terberat bagi penyelenggara Pemilu adalah penyelenggaraan pemilu ditengah pandemi, sehingga dibutuhkan kredibiltas dan pfrofesionalitas yang tinggi pula.
Ia pun menyebut bahwa saat ini peran serta masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi sudah bisa dibilang sangat tinggi.
â€Seperti di tengah pandemi saat ini kami banyak menerima aduan dari masyarakat melaui kanal surat elektronik jadi saat ini masyarakat sudah bisa melakukan pengawasan dengan memberikan pengaduan,†imbuh Ida.
Iapun menegaskan bahwa dalam pengaduan ataupun gugatan masyarakat harus juga mengetahui syarat dalam penyampaian aduan atau gugatan.
â€Kami juga terus mengedukasi masyarakat dimana minimal aaduan atau gugatan setidaknya harus memenuhi minimal dua alat bukti pelanggaran yang diadukan atau perkara yang digugat,†pungkasnya.
