Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI) mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi bernilai ratusan miliar rupiah di Kementerian Pertanian untuk pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak.
Ketua Umum LSM GPHN RI, Madun Haryadi menegaskan kasus dugaan korupsi tersebut harus secepatnya ditindaklanjuti oleh aparat Kejagung.
Pasalnya kata Madun, perusahaan pemenang tender dalam kegiatan tersebut ternyata tidak memiliki alamat kantor yang jelas alias fiktif.
Menurutnya, hal itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan LSM GPHN RI di sejumlah daerah terkait penyelenggaraan proyek tersebut.
“Kami menemukan bukti-bukti kuat terjadinya dugaan korupsi dalam pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak. Ada kejanggalan pada pelaksanaannya, seperti yang terjadi di Pasuruan, Probolinggo dan Madura. Setelah kami telusuri, ternyata perusahaannya fiktif,†ujar Madun dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/11).
Madun mengatakan, proyek pengadaan hewan ternak yang menggunakan APBN tahun 2020 ini dilakukan serampangan tanpa memperhatikan prinsip ketelitian dalam melihat kapabelitas perusahaan yang terkait.
Terbukti, PT Sumekar Nurani Madura yang beralamat di Jl. Raya Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, selaku pemenang puluhan paket tender proyek ternyata fiktif.
Bahkan, saat dilakukan pengecekan, ternyata hanya sebuah gudang bangunan tua tanpa penghuni.
“Kami sudah cek ke lokasi, tidak ada kantor perusahaan itu. Tetapi cuma ada perusahaan pengaspalan jalan dan gilingan batu yang sudah bangkrut,†kata Madun.
Temuan lain yang diungkapkan LSM BPHN, adanya keberadaan PT Karya Master Indonesia yang beralamat Jl. Sambung No.35 Paberasan, Kabupaten Sumenep, selaku pemenang tender pengadaan sapi indukan di Jawa Timur dengan nilai Rp 7 miliar lebih.
Setelah dicek, ternyata juga perusahaan fiktif yang tidak terlihat aktifitas maupun kegiatan perusahaan tersebut.
Kementerian Pertanian juga dinilai ceroboh dalam menyelenggarakan proyek pengadaan pakan ternak di Situbondo yang mencapai lebih dari Rp 9 miliar, di Tegal tercatat Rp 7 miliar serta di Indramayu sebesar Rp 4,7 miliar.
Diduga, pelaksanaan tender hanya digunakan sebagai persyaratan formal yang melibatkan mafia proyek di Kementan.
“Kami menduga banyak terjadi permufakatan jahat dan monopoli proyek yang berpotensi merugikan negara. Dan kami punya bukti-buktinya, termasuk puluhan paket proyek yang diduga bermasalah,†katanya.
Pada bagian lain, penggiat anti korupsi ini juga mengendus dugaan mark up proyek pengadaan barang dan jasa yang melibatkan keluarga Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
“Hasil investigasi kami, menduga adanya peranan putra Menteri Pertanian sebagai pihak yang diuntungkan atas sejumlah proyek di lingkungan Kementan,†ungkapnya.
Selanjutnya, LSM GPHN RI mendesak pihak Kejagung untuk secepatnya melakukan penelitian, penyelidikan serta kajian atas temuan tersebut.
“Kami punya bukti-bukti yang akurat, dan kami siap membantu Kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara,†tegas Madun.
