Pemerintah Didesak Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh

Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai alternatif Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di tengah pandemi Covid-19.

Menurut pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, evaluasi menjadi poin penting yang perlu segera dilakukan pemerintah untuk mengetahui kendala yang terjadi saat pelaksanaan PJJ di berbagai tingkatan pendidikan.

"Sampai saat ini saya juga masih cukup bingung apakah evaluasi itu sudah dilakukan atau belum," ungkap Cecep, Rabu (11/11).

Ia menilai, jaringan internet yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Jabar menjadi satu di antara berbagai permasalahan yang perlu dibenahi.

Selain, itu terdapat di lingkup masyarakat menengah ke bawah yang kesulitan memberikan gawai kepada anaknya.

"Akhirnya guru harus turun ke lapangan membuat kelompok belajar guna generasi muda bangsa tetap mendapatkan ilmu," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, PJJ menjadi sebuah keniscayaan di tengah kemajuan teknologi, namun perlu perhatian dan peran nyata dari pemerintah agar hasilnya maksimal.

PJJ merupakan metamorfosis pembelajaran yang bisa diterapkan dalam jangka panjang dan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.

"Tetapi jika tidak diawasi dengan bijak, hasilnya tidak akan optimal. Justru malah bisa berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan di Jabar bahkan Indonesia," tandasnya.