Berita

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantyo (kanan)/Net

Politik

Gatot Nurmantyo Tolak Bintang Mahaputera Yang Mau Diserahkan Di Istana

RABU, 11 NOVEMBER 2020 | 10:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mantan Panglima TNI, Jendral (Purn) Gator Nurmantyo mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, terkait ketidakhadirannya untuk menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera.

Hal itu disampaikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/11).

"Pak Gatot bersurat kepada bapak presiden tidak hadir. Isinya nanti pak Menko Polhukam akan menyampaikan," kata Heru.


Karena ketidakhadirannya tersebut, Heru mengatakan tanda jasa dan tanda kehormatan tidak diberikan atau dikembalikan Gatot Nurmantyo kepada negara.

"Tidak. Jadi kalau enggak hadir ya mungkin tanda jasaya diserahkan ke negara lagi," katanya.

Namun begitu, Heru memastikan pemerintah telah melaksanakan kewajiban memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada para mantan menteri dan pejabat tinggi negara.

"Yang jelas negara memberikan melaksankan tugas dan kewajiban untuk memberikan kepada para mantan menteri pejabat tinggi yang memang patut diberikan," ungkapnya.

"Itu kan diproses di dewan gelar kehormatan, ada dewan khusus dan itu sudah dilaksanakan," demikian Heru Budi Hartono menambahkan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya