Berita

Kepala BPN/ATR Kanwil Lampung Yuniar Hikmat Ginanjar/Net

Nusantara

Lampung Terima 50 Ribu Sertifikat Tanah Dari Presiden Jokowi

SENIN, 09 NOVEMBER 2020 | 23:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Lampung, menerima 50 ribu sertifikat gratis dari Presiden Joko Widodo, Senin (9/11).

"Hari ini Lampung menerima 50 ribu sertifikat tanah yang terdiri dari 12 kabupaten/kota," kata Kepala BPN/ATR Kanwil Lampung Yuniar Hikmat Ginanjar.

"Sedangkan untuk simbolis pada saat penyerahan sebanyak 12 (sertifikat), tetapi yang kita panggil masing-masing 10 orang (tiap kabupaten/kota). Campuran rumah tinggal dan pertanian," imbuhnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOLLampung.


Dia mengatakan, penyerahan 50 ribu sertifikat ini telah meliputi 12 kabupaten/kota se-Lampung dan hingga saat ini ada sekitar 70 persen tanah bidang di Lampung telah bersertifikat.

"Sampai saat ini yang sudah bersertifikat itu sekitar 70 persen dari total sekitar 1,4 juta bidang dan harapannya di tahun 2024 untuk tanah yang di luar kawasan hutan nanti akan disertifikatkan habis," ujarnya.

Rincian 12 kabupaten/kota yang menerima sertifikat tanah tersebut yakni Bandarlampung 1.450 sertifikat, Lampung Selatan 6.730, Lampung Tengah 3.503 sertifikat, Lampung Utara 3.729 sertifikat, Lampung Barat 3.579 sertifikat.

Kemudian, Tulangbawang 4.101 sertifikat, Tanggamus 7.177 sertifikat, Waykanan 5.050 sertifikat, Pesawaran 640 sertifikat, Pringsewu 7.201 sertifikat, Tulangbawang Barat 674 sertifikat, Mesuji 1.901 sertifikat, Pesisir Barat 4.265 sertifikat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya