Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan/Net
Program penyuntikan vaksin Covid-19 disebut menjadi harapan terakhir penanganan pandemi di tanah air. Namun, tidak berarti pemberian vaksin ini akan menyelesaikan masalah secara tuntas.
Salah satu harapan yang ada terkait pemberian vaksin ini adalah bisa membantu pemulihan ekonomi di Indonesia yang dianggap telah memasuki resesi.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi pada kuartal III 2020. Meski masih lebih baik dari kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen. Kuartal III angkanya minus 3,49 persen secara tahunan.
"Kondisi ekonomi kita memang menunjukan beberapa indikator yang mengkhawatirkan. Puncaknya tentu pada pertumbuhan ekonomi nasional yang kembali mengalami pertumbuhan negatif di kuartal ketiga 2020," ucap anggota Komisi I DPR RI Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan, di Bandung, Jumat (6/11).
"Namun memang ada beberapa indikasi yang dikenal umum yang menunjukan angka menggembirakan. Seperti surplus perdagangan internasional, IHSG yang trennya kembali naik, dan penguatan nilai tukar rupiah di pasar uang. Namun secara umum perekonomian kita masih rentan (volatile)," tambahnya.
Selain itu, kesiapan vaksinasi harus benar-benar berlangsung tanpa cacat dan memberi kepastian layanan bagi masyarakat terutama kelas kurang mampu. Jangan sampai langkah pemberian vaksin ini menjadi terburu-buru dan sekadar angin surga bagi masyarakat.
"Vaksin ini bukan obat ajaib seperti di film Hollywood. Kita harus memperhatikan masalah pelatihan dan pengadaan alat suntik dan penyertaannya untuk vaksinasi, distribusi, dan logistik vaksin sampai ke seluruh pelosok Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut, Farhan mengatakan, distribusi vaksin dari pemerintah hingga ke tangan warga harus dikawal ketat dan semaksimal mungkin tidak ada kesimpangsiuran.
"Harapan terhadap vaksin memang tinggi. Dengan komitmen kuat dari tiga perusahaan Tiongkok dan kesediaan lembaga penelitian di Inggris untuk pengembangan dan produksi vaksin Covid-19, maka wajar jika vaksin ini menjanjikan penyelesaian," tuturnya dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Ia menilai, teknis distribusi akan menjadi problem yang justru akan membuat vaksin ini gagal memberi solusi, terutama dalam hubungannya dengan kebangkitan ekonomi.
"Maka kami tekankan agar Menkes diharapkan tidak membuat kesalahan dalam penanganan vaksin Covid-19. Menkes Terawan harus membuktikan itu. Karena kerja besar Menteri BUMN, Erick Thohir dan ibu Menlu akan percuma jika Kemenkes gagal jadi agen vaksinasi yang efektif," tuturnya.
Penekanan kepada Terawan ini pun dinilai perlu sebagai bentuk apresiasi kerja keras Menteri BUMN dan Bio Farma.
"Kerja kompak Erick Thohir dengan Menlu Retno berhasil membuka komitmen Internasional untuk memastikan suplai vaksin bagi Indonesia. Sementara itu lewat kerja keras Menko Marves pun pengembangan rapid test dan obat Covid-19 buatan Kimia Farma menunjukan realisasi yang signifikan," tegasnya.
"Jika poin di atas bisa ditangani dengan baik, maka itulah yang akan jadi momen kebangkitan ekonomi. Vaksinasi yang merata dan adil akan meningkatkan kepercayaan diri para pelaku ekonomi. Mereka kembali menjadi motor pergerakan lokomotif ekonomi nasional. Jadi vaksin Covid-19 ini, walaupun bukan obat ajaib, tetapi menjadi efek psikologis yang kuat untuk membangkitkan optimisme," tandasnya.
