Berita

Ketua Tim Advokasi AMAN, M Hatta/RMOLSumut

Politik

Giliran Panwascam Medan Deli Dilaporkan Balik Tim AMAN Ke Bawaslu Kota Medan

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 | 15:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Setelah perkara dugaan pelanggaran kampanye calon Walikota Medan, Akhyar Nasution, tak dilanjutkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan karena kurang unsur, kini giliran Ketua Panwascam Medan Deli, Faisal Haris, dilaporkan balik.

Tim Hukum Akhyar Nasution-Salman Alfarisi (AMAN) meminta Bawaslu Kota Medan memproses Ketua Panwascam Medan Deli, Faisal Haris, dalam kaitan laporan dugaan pelanggaran kampanye atas nama Akhyar Nasution.

Ketua Advokasi Hukum AMAN, Muhammad Hatta mengatakan, tidak terpenuhinya unsur laporan dugaan pelanggaran Akhyar Nasution tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran kode etik di pihak penyelenggara pemilu.


"Diduga melanggar kode etik sesuai Pasal 14, dan 15 Peraturan DKPP yaitu prinsip Proposional dan Akuntabilitas," katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (5/11).

Hatta menambahkan, selain dugaan pelanggaran kode etik, pihaknya juga sedang mengkaji dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait perkara tersebut.

"Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik akan dikonsultasikan dengan pihak Gakkumdu/Polrestabes Medan," ujarnya.

Diketahui, Akhyar Nasution dalam kapasitasnya sebagai calon Walikota di Pilkada Medan 2020 dilaporkan telah menghalang-halangi tugas jajaran Panwas Medan Deli. Bahkan, calon petahana ini disebut nyaris memukul Ketua Panwas Medan Deli, Faisal Haris.

Namun pada akhirnya, perkara ini dinyatakan tidak memenuhi unsur sehingga Bawaslu menghentikan prosesnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya