Berita

Karyono Wibowo/Net

Politik

Isu Komunis Hanya Model Propaganda Orde Baru Untuk Bungkam Lawan Politik

SABTU, 31 OKTOBER 2020 | 13:58 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri jengkel dan kesal lantaran partainya terus dirundung isu PKI (Partai Komunis Indonesia). Ia juga mengaku kesal isu tersebut menerpa Presiden Joko Widodo.

Menurut Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, narasi kebangkitan komunisme atau PKI yang mencuat akhir-akhir ini perlu dikaji motif di baliknya. Dibalik narasi kebangkitan komunisme atau PKI tercium aroma politik yang menyengat.

"Karena isu komunis atau PKI ini ibarat kaset kusut yang diputar berulang-ulang. Kita masih ingat, propaganda usang yang terjadi pasca perang dingin itu selalu dijadikan komoditas politik oleh rezim orde baru untuk membungkam lawan politik," kata Karyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/10).


Padahal, secara yuridis, sudah tidak ada ruang untuk menghidupkan kembali PKI dan ajaran komunis karena TAP MPRS 25/1966 yang melarang ajaran komunis masih berlaku. Selain itu, larangan penyebaran ajaran komunisme/Marxisme/Leninisme juga ditegaskan dalam Pasal 107a, 107c, 107d dan 107e UU 27/1999 Tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemanan Negara.  

"Namun faktanya, isu komunis atau PKI masih terus dihembuskan di panggung-panggung politik. Lucunya, meski sudah usang dan kurang laku, tapi terus digaungkan ke tengah-tengah publik dari masa ke masa," tegas dia.

Setiap memasuki bulan September, kata Karyono, isu PKI sangat kencang diiringi dengan pemutaran film G30S/PKI versi orde baru yang kontroversial agar diputar kembali.

Memang, sulit dipungkiri, menurut Karyono ada kekuatan politik tertentu sengaja memanfaatkan momentum guna melancarkan propaganda politik. Tujuan utamanya tak lain adalah mendelegitimasi lawan politik. Di sisi lain bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik yang mereka harapkan bisa terpengaruh.

Namun sayangnya, propaganda isu komunis atau PKI kurang efektif untuk menaklukkan lawan politik. Hal itu teruji ketika isu tersebut digunakan untuk membidik PDIP dan membendung langkah Joko Widodo dalam beberapa kali pemilu terbukti gagal. Propaganda usang itu tak mampu menahan kemenangan PDIP di pemilu legislatif dan pilpres dua kali berturut-turut.

"Jadi, menurut saya, pihak yang terus menerus menggunakan isu komunisme atau PKI sebagai alat propaganda politik untuk tujuan berkuasa adalah kelompok yang tidak mau belajar dari kegagalan. Mereka kurang kreatif dan inovatif dalam membuat propaganda yang lebih efektif," demikian Karyono

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya