Berita

Karyono Wibowo/Net

Politik

Isu Komunis Hanya Model Propaganda Orde Baru Untuk Bungkam Lawan Politik

SABTU, 31 OKTOBER 2020 | 13:58 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri jengkel dan kesal lantaran partainya terus dirundung isu PKI (Partai Komunis Indonesia). Ia juga mengaku kesal isu tersebut menerpa Presiden Joko Widodo.

Menurut Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, narasi kebangkitan komunisme atau PKI yang mencuat akhir-akhir ini perlu dikaji motif di baliknya. Dibalik narasi kebangkitan komunisme atau PKI tercium aroma politik yang menyengat.

"Karena isu komunis atau PKI ini ibarat kaset kusut yang diputar berulang-ulang. Kita masih ingat, propaganda usang yang terjadi pasca perang dingin itu selalu dijadikan komoditas politik oleh rezim orde baru untuk membungkam lawan politik," kata Karyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/10).


Padahal, secara yuridis, sudah tidak ada ruang untuk menghidupkan kembali PKI dan ajaran komunis karena TAP MPRS 25/1966 yang melarang ajaran komunis masih berlaku. Selain itu, larangan penyebaran ajaran komunisme/Marxisme/Leninisme juga ditegaskan dalam Pasal 107a, 107c, 107d dan 107e UU 27/1999 Tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemanan Negara.  

"Namun faktanya, isu komunis atau PKI masih terus dihembuskan di panggung-panggung politik. Lucunya, meski sudah usang dan kurang laku, tapi terus digaungkan ke tengah-tengah publik dari masa ke masa," tegas dia.

Setiap memasuki bulan September, kata Karyono, isu PKI sangat kencang diiringi dengan pemutaran film G30S/PKI versi orde baru yang kontroversial agar diputar kembali.

Memang, sulit dipungkiri, menurut Karyono ada kekuatan politik tertentu sengaja memanfaatkan momentum guna melancarkan propaganda politik. Tujuan utamanya tak lain adalah mendelegitimasi lawan politik. Di sisi lain bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik yang mereka harapkan bisa terpengaruh.

Namun sayangnya, propaganda isu komunis atau PKI kurang efektif untuk menaklukkan lawan politik. Hal itu teruji ketika isu tersebut digunakan untuk membidik PDIP dan membendung langkah Joko Widodo dalam beberapa kali pemilu terbukti gagal. Propaganda usang itu tak mampu menahan kemenangan PDIP di pemilu legislatif dan pilpres dua kali berturut-turut.

"Jadi, menurut saya, pihak yang terus menerus menggunakan isu komunisme atau PKI sebagai alat propaganda politik untuk tujuan berkuasa adalah kelompok yang tidak mau belajar dari kegagalan. Mereka kurang kreatif dan inovatif dalam membuat propaganda yang lebih efektif," demikian Karyono

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

UPDATE

Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras Sebaiknya Diadili di Pengadilan Sipil

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:05

Tiga Kecelakaan di Tol Jateng Tewaskan Delapan Orang

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:01

Kejahatan Perang Trump

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:36

Hadiri Jakarta Bedug Festival, Pramono Tekankan Kebersamaan Sambut Idulfitri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:14

Kenapa Pemimpin Iran Mudah Sekali Diserang Israel-AS

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:07

Bamsoet Apresiasi Kesigapan TNI dan Polri Tangani Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:23

Hukum Militer, Lex Specialis, dan Ujian Akuntabilitas dari Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:04

Korlantas Gagal Tangani Arus Mudik

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:00

Dokter Tifa Ngaku Dikuatkan Roy Suryo yang Masih Waras

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:29

Air Keras dari Orang Dalam

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:11

Selengkapnya