Berita

Karyono Wibowo/Net

Politik

Isu Komunis Hanya Model Propaganda Orde Baru Untuk Bungkam Lawan Politik

SABTU, 31 OKTOBER 2020 | 13:58 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri jengkel dan kesal lantaran partainya terus dirundung isu PKI (Partai Komunis Indonesia). Ia juga mengaku kesal isu tersebut menerpa Presiden Joko Widodo.

Menurut Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, narasi kebangkitan komunisme atau PKI yang mencuat akhir-akhir ini perlu dikaji motif di baliknya. Dibalik narasi kebangkitan komunisme atau PKI tercium aroma politik yang menyengat.

"Karena isu komunis atau PKI ini ibarat kaset kusut yang diputar berulang-ulang. Kita masih ingat, propaganda usang yang terjadi pasca perang dingin itu selalu dijadikan komoditas politik oleh rezim orde baru untuk membungkam lawan politik," kata Karyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/10).


Padahal, secara yuridis, sudah tidak ada ruang untuk menghidupkan kembali PKI dan ajaran komunis karena TAP MPRS 25/1966 yang melarang ajaran komunis masih berlaku. Selain itu, larangan penyebaran ajaran komunisme/Marxisme/Leninisme juga ditegaskan dalam Pasal 107a, 107c, 107d dan 107e UU 27/1999 Tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemanan Negara.  

"Namun faktanya, isu komunis atau PKI masih terus dihembuskan di panggung-panggung politik. Lucunya, meski sudah usang dan kurang laku, tapi terus digaungkan ke tengah-tengah publik dari masa ke masa," tegas dia.

Setiap memasuki bulan September, kata Karyono, isu PKI sangat kencang diiringi dengan pemutaran film G30S/PKI versi orde baru yang kontroversial agar diputar kembali.

Memang, sulit dipungkiri, menurut Karyono ada kekuatan politik tertentu sengaja memanfaatkan momentum guna melancarkan propaganda politik. Tujuan utamanya tak lain adalah mendelegitimasi lawan politik. Di sisi lain bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik yang mereka harapkan bisa terpengaruh.

Namun sayangnya, propaganda isu komunis atau PKI kurang efektif untuk menaklukkan lawan politik. Hal itu teruji ketika isu tersebut digunakan untuk membidik PDIP dan membendung langkah Joko Widodo dalam beberapa kali pemilu terbukti gagal. Propaganda usang itu tak mampu menahan kemenangan PDIP di pemilu legislatif dan pilpres dua kali berturut-turut.

"Jadi, menurut saya, pihak yang terus menerus menggunakan isu komunisme atau PKI sebagai alat propaganda politik untuk tujuan berkuasa adalah kelompok yang tidak mau belajar dari kegagalan. Mereka kurang kreatif dan inovatif dalam membuat propaganda yang lebih efektif," demikian Karyono

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya