Berita

Ilustrasi logistik Pemilu/Net

Politik

KPU Diingatkan Bawaslu Jabar Soal Potensi Masalah Dalam Distribusi Logistik Pemilu

KAMIS, 29 OKTOBER 2020 | 17:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Masalah distribusi logistik yang terjadi pada Pemilu 2019 jangan sampai terulang. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi masalah dalam distribusi logistik ini.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi menuturkan, ada empat permasalahan distribusi logistik Pemilu yang perlu diperhatikan. Yakni keterlambatan proses pengadaan logistik, kualitas dari logistik, ketidaktepatan jumlah distribusi, dan keamanan dalam proses pendistribusian logistik.

"Empat permasalahan tersebut menjadi hal yang krusial. Karena pada pelaksanaannya tak jarang ditemui kendala," tutur Zaki, Kamis (29/10), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.


Menurut Zaki, ketika logistik telah disiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada, seharusnya permasalahan tersebut tidak ditemukan lagi. Setidaknya penyelenggara mampu meminimalkan masalah, sehingga pendistribusian logistik tidak menyita waktu.

"KPU harus memperhatikan empat poin ini, karena akan mempengaruhi kualitas dari pesta demokrasi di Jabar," tambahnya.

Menanggapi Bawaslu, anggota KPU Jabar Divisi Logistik, Nina Yuningsih menjelaskan, pihaknya tak menampik permasalahan tersebut. Namun, pihaknya pun terus membenahi dan mengarahkan 8 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada agar permasalahan tersebut tidak kembali terjadi.

"Saya mengakui memang empat permasalahan itu masih ditemukan selama ini. Tapi sejumlah upaya pun terus kami lakukan agar logistik untuk Pilkada 2020 dapat terlaksana sebagai mana mestinya," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya