Berita

Serikat pekerja Indonesia bersiap menggelar aksi protes massal jika Presiden Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja/Net

Nusantara

KSPI: Jika Jokowi Teken UU Ciptaker, Siap-siap Hadapi Protes Besar-besaran

SENIN, 26 OKTOBER 2020 | 12:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja terus berlanjut. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bahkan berkomitmen akan melakukan aksi protes massal jika UU tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Ketua KSPI, Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi di seluruh penjuru negeri jika UU Ciptaker disahkan.

"Kami siap berdialog, bahkan siap berdebat dalam audiensi publik terbuka jika perlu," tekan Said dalam konferensi pers virtual pada Minggu (25/10), seperti dikutip dari The Straits Times.


Jokowi sendiri dijadwalkan untuk menekan UU Ciptaker pada Rabu (28/10). Namun, jika hal tersebu terjadi, Said mengatakan, puluhan ribu pekerja akan menggelar protes nasional besar-besaran pada Minggu (1/11) di Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi.

"Kami akan (memfokuskan) protes di Istana Negara dan gedung Mahkamah Konstitusi, serta pada saat yang sama mengajukan permohonan uji materi," terang dia.

Said menegaskan, serikat pekerja akan terus melakuakn aksi hingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang dimenangkan oleh mereka.

Omnibus law UU Ciptaker merevisi lebih dari 70 UU yang sudah ada dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan untuk menjalankan bisnis dan investasi.

Setelah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober, UU tersebut menuai banyak kritik. Serikat pekerja hingga mahasiswa mengklaim UU itu telah merugikan.

Alhasil, sejak saat itu, ratusan ribu warga dari segala kalangan turun ke jalan untuk memprotes disahkannya UU tersebut.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya