Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon dalam webinar yang diselenggarakan Forum Jurnalis Politik (FJP)/Repro
Maraknya penangkapan sejumlah aktivis yang kritis terhadap pemerintah dinilai sebagai tindakan otoriter rezim Presiden Joko Widodo.
Kondisi tersebut makin diperparah dengan konsolidasi kekuatan di legislatif atau parlemen yang nyaris 'dicengkeram' oleh eksekutif dan oligarki.
Begitu kata anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon saat mengisi diskusi daring bertajuk 'Dari #ReformasiDiKorupsi ke #MosiTidakPercaya: Dimana Partai Politik Kita?' yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Politik (FJP), Kamis (22/10).
"Ada kecenderungan memang kita kembali ke otoritarianisme karena sekarang ini konsolidasi kekuasaan itu berjalan dengan cepat dan berkoalisi dengan oligarki. Jadi konsolidasi kekuasaan ini tidak hanya kekuasaan formal, tetapi juga kekuasaan yang riil dalam artioligarki," kata Fadli Zon.
"Ini menjadi sangat absolut, lihat saja penanganan-penangan demonstrasi belakangan ini kan luar biasa. Saya kira ini juga perlu dikoreksi gitu," sambungnya.
Fadli menegaskan, legislatif yang seharusnya menjadi pengawas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan pun kini nyaris tidak lagi berfungsi. Hal itu terbukti dengan minimnya partai oposisi dan banyaknya partai pendukung pemerintah.
Padahal, kata dia, sedianya legislatif berperan sebagai kekuatan kontrol pemerintah dan penyambung suara rakyat.
"Jadi kalau yang sudah berkoalisi dianggap legislatifnya juga demikian. Padahal kan seharusnya legislatif tetap menjadi oposisi di dalam urusan mengawasi pemerintah, artinya sebagai dewan pengawasan ini tidak jalan," pungkasnya.
Selain Fadli Zon, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
