Berita

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon dalam webinar yang diselenggarakan Forum Jurnalis Politik (FJP)/Repro

Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'

KAMIS, 22 OKTOBER 2020 | 17:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Maraknya penangkapan sejumlah aktivis yang kritis terhadap pemerintah dinilai sebagai tindakan otoriter rezim Presiden Joko Widodo.

Kondisi tersebut makin diperparah dengan konsolidasi kekuatan di legislatif atau parlemen yang nyaris 'dicengkeram' oleh eksekutif dan oligarki.

Begitu kata anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon saat mengisi diskusi daring bertajuk 'Dari #ReformasiDiKorupsi ke #MosiTidakPercaya: Dimana Partai Politik Kita?' yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Politik (FJP), Kamis (22/10).


"Ada kecenderungan memang kita kembali ke otoritarianisme karena sekarang ini konsolidasi kekuasaan itu berjalan dengan cepat dan berkoalisi dengan oligarki. Jadi konsolidasi kekuasaan ini tidak hanya kekuasaan formal, tetapi juga kekuasaan yang riil dalam artioligarki," kata Fadli Zon.

"Ini menjadi sangat absolut, lihat saja penanganan-penangan demonstrasi belakangan ini kan luar biasa. Saya kira ini juga perlu dikoreksi gitu," sambungnya.

Fadli menegaskan, legislatif yang seharusnya menjadi pengawas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan pun kini nyaris tidak lagi berfungsi. Hal itu terbukti dengan minimnya partai oposisi dan banyaknya partai pendukung pemerintah.

Padahal, kata dia, sedianya legislatif berperan sebagai kekuatan kontrol pemerintah dan penyambung suara rakyat.

"Jadi kalau yang sudah berkoalisi dianggap legislatifnya juga demikian. Padahal kan seharusnya legislatif tetap menjadi oposisi di dalam urusan mengawasi pemerintah, artinya sebagai dewan pengawasan ini tidak jalan," pungkasnya.

Selain Fadli Zon, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya