Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily/RMOL
Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily turut mengomentari perihal gaya komunikasi pemerintah termasuk jurubicara Istana yang dianggap jelek oleh Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, jika gaya komunikasi yang disampaikan para jurubicara Istana baik, maka respon masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah tidak akan menuai kritik tajam dari masyarakat.
"Komunikasi itu merupakan kunci dan sangat penting dalam suatu kebijakan. Jika maksud dan tujuan dalam sebuah kebijakan tidak tersosialisasikan dengan sebaik-baiknya, tentu pesan yang positif dari kebijakan itu tidak akan akan direspon secara positif pula oleh masyarakat," ujar Ace kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/10).
Sebagai kunci utama suatu kebijakan bisa diterima masyarakat luas, kata Ace, komunikasi di lingkungan Istana perlu dibenahi.
"Apalagi ini dalam dunia politik. Kadang-kadang tujuan yang baik belum tentu direspon secara baik pula. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Presiden Jokowi benar adanya bahwa perlu terus-menerus membenahi komunikasi publik," katanya.
"Diperlukan cara-cara yang lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat," imbuh anggota DPR ini menambahkan.
Mengenai banyaknya miss komunikasi antara masyarakat dan pemerintah perihal lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja, Ace mengatakan baik pemerintah dan parlemen sudah melakukan transparansi dalam penyampaiannya kepada publik.
"Soal UU Cipta Kerja, saya kira dalam mekanisme pembahasan UU telah ditempuh keterbukaan dan komunikasi publik, baik pemerintah maupun DPR, misalnya, dalam pembahasan kluster ketenagakerjaan telah mengundang dan melibatkan organisasi buruh untuk dimintai masukan dalam pembahasan UU Cipta Kerja," bebernya.
"Dalam catatan saya misalnya, dari pihak pemerintah telah berulang kali mengadakan pertemuan dengan organisasi buruh," tandas Ace menutup komentarnya.
