Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno/Net

Politik

Evaluasi Setahun Jokowi-Maruf, Eddy Soeparno: Pembangkit Listrik EBT Perlu Disegerakan

RABU, 21 OKTOBER 2020 | 11:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang kuat untuk para pelaku pertambangan dengan hadirnya UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Ini adalah capaian tersendiri yang ditunggu sektor usaha dan dampaknya akan positif untuk pengembangan sektor pertambangan ke depannya

Begitu kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengomentari sektor pertambangan di Indonesia dalam setahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin, lewat keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).


Selain bidang pertambangan, Sekjen DPP PAN ini juga memberikan catatan penting terkait kebijakan pemerintah di bidang energi. Menurutnya, perlu ada dorongan dan insentif yang lebih kuat dari pemerintah untuk memperbesar bauran energi, khususnya energi baru dan terbarukan.

"Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sangat besar mencapai 418 GW tapi yang saat ini termanfaatkan hanya 2,5 persen. Kita perlu menggenjot pengembangan energi geothermal, angin, air dan tenaga surya dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

"Percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT ini penting guna pelestarian lingkungan hidup dan mengurangi secara signifikan ketergantungan terhadap energi fosil," imbuhnya.

Mantan Direktur Investment Banking Group Asia Pacific di Merril Lynch ini juga menyoroti pentingnya aksi cepat dan nyata untuk mencegah penurunan lifting migas yang secara konsisten dialami sejak beberapa tahun ini.

"Lifting migas kita tahun ini diperkirakan hanya 705 ribu barel per hari (bph) sementara kebutuhannya di dalam negeri sampai 2 kali lipat”, ungkapnya.

Secara khusus, Eddy juga memberikan perhatian pada beberapa Investor Migas seperti Shell di proyek Masela dan Chevron di proyek IDD yang justru keluar dari Indonesia

"Kami berharap UU Cipta Kerja yang baru disahkan ini bisa membuat Indonesia lebih bersaing sebagai destinasi investasi di sektor migas. Secara lebih spesifik menurut saya perlu disegerakan revisi UU Migas agar potensi di sektor ini bisa terus dioptimalkan dan investasi besar yang dibutuhkan di sektor migas akan hadir di Indonesia," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya