Berita

Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua, Yorrys Raweyai/Net

Politik

Yorrys Raweyai: Persoalan Papua Adalah Masalah Lama, Akan Kita Tata

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 18:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komitmen untuk menyelesaikan beragam persoalan di tanah Papua terus dilakukan oleh Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua.

Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua, Yorrys Raweyai mengatakan, berdasarkan kesepakatan bersama Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri, dan Panglima TNI, MPR RI For Papua telah dipercaya sebagai fasilitator dan komunikator terkait persoalan Papua antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal itu sejalan dengan UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), di mana MPR bisa membentuk lembaga atau alat kelengkapan dalam menunjang program kebangsaan MPR.


Karena itu, MPR RI For Papua akan menyusun strategi dalam rangka menyelesaikan persoalan Papua secara komprehensif.

"Kami sudah komunikasi dengan Bappenas karena diberikan kepercayaan membuat grand design pembangunan Papua ke depan,"  kata Yorrys saat menerima audiensi MRP Papua Barat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/10).

Dia mengakui bahwa ada isu hangat menjelang berakhirnya Otonomi Khusus (Otsus) Papua, misalnya terkait dana Otsus yang akan berakhir pada tahun depan dan pemekaran.

Menurut dia, pemerintah sedang menata terkait Otsus Papua dan meminta kepada semua pihak untuk menunggu. MPR pun akan terus melakukan komunikasi dengan Wakil Presiden Maruf Amin yang telah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

"MPR For Papua sudah ada kesepakatan menjadi komunikator untuk menyelesaikan masalah di Papua. Persoalan di Papua adalah masalah lama, kita tata dengan komitmen agar 5-10 tahun ke depan harus lebih baik," ujarnya.

Hadir dalam audiensi tersebut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Sekretaris MPR RI For Papua Filep Wamafma, dan Ketua MRP Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya