Evaluasi Setahun Jokowi-Maruf, Cara Pendekatan Dan Dialog Pemerintah Jadi Sorotan PKB

Tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dilalui dengan berbagai ujian yang cukup berat. Saat masih sibuk dengan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah harus dipusingkan dengan protes kalangan buruh atas lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja.

“Tahun pertama ini memang berat (bagi Jokowi-Maruf) karena dampak virus Covid-19. Covid-19 berdampak pada pendapatan negara yang turun drastis sehingga rencana kerja pemerintah juga ikut berubah dan anggarannya juga direalokasi,” ujar Pimpinan MPR RI, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Senin (19/10).

Wakil Ketua Umum PKB ini kemudian memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi dalam mengelola negara di tengah situasi krisis akibat pandemi ini.

“Evaluasi kami, tahun pertama pemerintahan Jokowi menghadapi ujian berat yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, bahkan untuk mengantisipasi harus mengeluarkan Perppu 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan,” katanya.

“Perppu itu simbol kedaruratan. Darurat yang ditimbulkan akibat covid yang mengantarkan ekonomi Indonesia ke depan pintu resesi ekonomi,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Jazilul, telah bekerja keras untuk keluar dari krisis dan resesi melalui berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan tantangan terkait pandemi Covid-19. Antara lain kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bahkan mendorong lahirnya omnibus law Cipta Kerja.

“Omnibus Law baru terjadi pada era Jokowi jilid 2 yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menahan laju pengangguran dan kemiskinan,” katanya.

“Terbukti berbagai RUU inisiatif pemerintah Omnibus Law dll termasuk Perppu berjalan dengan lancar. Namun, pemerintah juga perlu melakukan pendekatan dan dialog dengan berbagai pihak, ormas dll, dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut,” tandasnya.