Setahun Jokowi-Maruf, PKS: Masalah Penegakan Hukum Dan Ekonomi Masih Jauh Dari Harapan

Satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin yang genap jatuh pada Selasa (20/10) besok, masih menyisakan sejumlah catatan serius bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mulai dari penegakan hukum hingga kondisi perekonomian nasional yang sebelum terdampak Covid-19 dinilai cukup mengkhawatirkan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai masalah penegakan hukum masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Hal itu antara lain ditandai dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam menangani kasus Djoko Tjandra.

"Penegakkan hukum kian menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan," kata Mardani saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta Senin (19/10).

"Pertama, peranan KPK yang lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebanrnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK, menjadi cerita sedih. Kedua, Kebakaran di Kejagung dan penanganan kasus Djoko Candra yang blm membongkar semuanya menjadi catatan besar," sambungnya.

"Belum lagi, skandal Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang memicu reaksi publik hingga hari ini," ujar Mardani Lagi.

Terkait masalah ekonomi, Mardani menyatakan jurang resesi yang dialami Indonesia membuat masyarakat semakin sulit. Ditambah, jaring keselamatan publik dengan Bansos dan sembako belum mampu menjaga kebutuhan minimal publik hingga level terbawah.

"Pelaku UMKM belum mendapatkan secara konkrit bantuan yang sudah dianggarkan. Makanya serapannya jauh dari harapan. Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementarian gagap dan hilang fokus dan secara umum nilai yang didapat 4 dari skala 10," demikian Mardani Ali Sera.