Berita

Aksi protes anti-pemerintah di Pakistan pada Minggu, 18 Oktober 2020/Net

Dunia

Tercekik Inflasi Dan Pandemi, Rakyat Pakistan: Sudah Saatnya Imran Khan Turun!

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 10:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Aksi unjuk rasa anti-pemerintah berkembang luas dan ikut terjadi di Pakistan. Puluhan ribu pendukung oposisi turun ke jalan menyerukan agar Perdana Menteri Imran Khan turun dari jabatannya di Karachi.

Bulan lalu, sembilan partai oposisi besar membentuk platform bersama yang disebut sebagai Gerakan Demokratik Pakistan (PDM) untuk memulai aksi nasional melawan pemerintah.

Mereka menuding Khan merupakan kaki kanan militer yang memenangkan pemilihan umum 2018 dengan cara yang curang.


"Anda mengambil pekerjaan dari rakyat. Anda telah merampas makanan dua kali sehari dari rakyat," kata pemimpin oposisi, Maryam Nawaz di depan kerumunan massa pada Minggu (18/10), seperti dilaporkan Reuters.

Nawaz adalah putri dan pewaris politik dari mantan perdana menteri tiga kali periode, Nawaz Sharif.

"Petani kami mengalami kelaparan di rumah mereka, para pemuda kecewa," seru pemimpin oposisi lainnya, Bilawal Bhutto Zardari.

Aksi unjuk rasa di Pakistan terjadi ketika negara tersebut dihantam oleh pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi. Saat ini, Pakistan juga berjuang menghadapi inflasi dua digit dengan pertumbuhan ekonomi negatif.

Khan yang memenangkan masa jabatannya yang kedua pada 2018 dianggap telah bertanggung jawab. Ia juga dikecam karena meningkatkan sensor terhadap perbedaan pendapat, kritik, dan pemimpin oposisi.

"Inflasi telah mematahkan punggung warga miskin sehingga memaksa banyak orang mengemis untuk memberi makan anak-anak mereka," kata Faqeer Baloch, seorang pengunjuk rasa.

“Sudah saatnya pemerintah ini pergi sekarang," sambungnya.

"Ayo Imran pergi!”

Aksi unjuk rasa di Karachi terjadi menyusul protes yang dilakukan oleh PDM di kota Gujranwala timur pada Jumat (16/10), yang merupakan demonstrasi terbesar melawan Khan sejak dia menjabat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya