Berita

Direktur eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir/RMOL

Politik

Wempy Hadir: Penangkapan Petinggi KAMI Pasti Berdasar Data Intelijen Yang Lengkap

MINGGU, 18 OKTOBER 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penangkapan beberapa petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memunculkan pr dan kontra di berbagai kalangan.

Analis politik Wempy Hadir berpendapat aparat penegak hukum pasti sudah memiliki informasi dan data dari intelijen sebelum melakukan penangkapan terhadap oknum petinggi KAMI.

Menurut Direktur eksekutif Indopolling Network ini, data intelijen yang didapatkan oleh pemerintah pasti mengindikasikan tindakan melawan hukum yang melawan hukum.


"Saya kira penangkapan (oknum petinggi KAMI) pasti berdasar informasi intelijen yang lengkap, polisi nggak mungkin berani bermain-main apalagi menjadi corong kekuasaan, apalagi membungkam gerakan politik KAMI seperti yang diduga oleh banyak pihak," demikian kata Wempy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/10).

Terkait dengan tudingan banyak pihak terhadap Korps Bhayangkara membungkam gerakan KAMI, pihak kepolisian harus melakukan penegakan hukum secara transparan dan profesional.

Wempy meminta aparat kepolisian segera membebaskan para petinggi KAMI jika dalam proses penyidikan tidak didapati bukti-bukti tindakan melawan hukum.

"Kalau ternyata fakta hukumnya lemah, polisi harus segera melepaskan. Masyarakat harus dijaga kepercayaannya bahwa polisi memang menjadi penegak hukum dan bukan alat kekuasaan," demikian kata Wempy.

Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana menjadi tersangka tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian dan menghasut orang supaya berbuat rusuh.

Bukti yang dijadikan dasar oleh polisi adalah bukti percakapan grup whatsapp.

Syahganda dan oknum petinggi lainnya disangka melanggar Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 15 UU 1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU 19/2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya