Berita

Ilustrasi rudal/Net

Dunia

Soroti Penyebaran Rudal AS Di Asia Pasifik, Rusia Ambil Ancang-ancang

MINGGU, 18 OKTOBER 2020 | 07:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia tampaknya tengah mempersiapkan tanggapan atas penyebaran rudal jangka menengah dan pendek milik Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Pasifik.

Dutabesar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov mengatakan, pengerahan rudal yang dilakukan Washington mengancam keamanan negaranya.

"Jika rudal Amerika dikerahkan di Asia Pasifik, dan sekali lagi dikonfirmasi kepada saya kemarin bahwa rudal tersebut akan dikerahkan, maka jangkauan rudal ini akan mencapai Federasi Rusia, mencakup target strategis pencegahan nuklir statis," kata Antonov saat melakukan wawancara dengan Channel One Rusia.


Pada Agustus 2019, AS telah meninggalkan Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) dengan Rusia. Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START) yang baru, kesepakatan kendali senjata besar terakhir antara AS dan Rusia sendiri akan berakhir pada 5 Februari 2021.

Antonov mengatakan, Rusia telah melakukan komitmen sepihak untuk tidak mengerahkan rudal jarak menengah dan pendek sampai AS menyebarkan rudal semacam itu di beberapa wilayah.

"Kemarin, saya menerima konfirmasi sekali lagi bahwa inilah yang akan terjadi (penyebaran rudal AS) dan saya katakan bahwa, tentu saja, langkah-langkah yang memadai akan diambil dari pihak Rusia," tegas Antonov.

Menurut Antonov, Moskow telah berusaha memperingatkan politisi Washington akan kurangnya dialog mengenai pengurangan senjata berbahaya. Namun sejauh ini belum ada kemajuan pembicaraan antara Rusia dan AS.

"Amerika yakin bahwa mereka akan memenangkan perlombaan senjata, mereka yakin bahwa mereka akan menyelesaikan kebijakan sebelumnya yang mencabik-cabik ekonomi Rusia," ujar Antonov.

"Meskipun saya terus menerus menegaskan bahwa jalan seperti itu berbahaya, bahwa dialog itu perlu, tidak berhasil meyakinkan politisi Amerika saat ini, setidaknya orang-orang penting yang bertanggung jawab atas pengendalian senjata," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya