Isu wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus bergulir dan menuai spekulasi di tengah masyarakat.
Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, wacana reshuffle kabinet tidak akan terjadi dalam waktu dekat.
Meski demikian, Ujang meyakini Presiden Jokowi bakal tetap melakukan reshuffle beberap pos kementerian yang dinilai kinerjanya kurang baik.
"Reshuffle kemungkinan tak akan terjadi dalam waktu dekat. Karena saat ini Jokowi sedang pening persoalan UU Ciptaker yang ditolak mahasiswa, pelajar, dan buruh," kata Ujang Komarudin saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (16/10).
"Jika ada
reshuffle, bisa saja yang kena
reshuffle Menkes, Menkumham, Mensos, Mendikbud, Menag, Menaker, Menparekraf, Menteri BUMN, dan tim Ekonomi," sambungnya.
Berdasarkan pengamatan Indonesia Political Review (IPR) kata Ujang, Presiden akan fokus pada upaya penanganan demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker).
"Karena hingga kini demonstrasi masih dilakukan secara maraton oleh mereka. Bakan para buruh juga akan demo lagi dengan skala yang lebih besar. Ditengah penolakan UU Ciptaker oleh rakyat, maka Jokowi kemungkunan mengurungkan reshuffle," turut Direktur Eksekutif IPR ini.
Adapun, terkait wacana
reshuffle kabinet yang pernah dilontarkan Presiden Jokowi sedianya menyasar kepada pos-pos Kementerian yang dinilai kurang baik dalam menghadapi pandemi Covid-19 berikut dampak yang ditimbulkannya.
"Bisa saja yang kena reshuffle Menkes, Menkumham, Mensos, Mendikbud, Menag, Menaker, Menparekraf, Menteri BUMN, dan tim Ekonomi. Alasannya soal kinerja yang tak bagus," demikian Ujang Komarudin.
