Berita

Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga/Net

Dunia

Perkuat Kerja Sama Pertahanan, PM Jepang Kunjungi Vietnam Dan Indonesia Pekan Depan

JUMAT, 16 OKTOBER 2020 | 11:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga mengungkapkan visinya untuk meningkatkan kerja sama keamanan dengan dua negara Asia Tenggara, Vietnam dan indonesia.

Suga bahkan menjadikan Vietnam dan Indonesia sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertamanya sejak menjabat pada September, menggantikan Shinzo Abe yang sakit.

Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato pada Jumat (16/10) mengatakan, kunjungan selama empat hari tersebut akan dilakukan mulai Minggu (18/10).


"Saya pikir penting untuk menunjukkan (bahwa) kami lebih menekankan dan mementingkan wilayah itu dan kami tertarik pada situasi keamanan, terutama di Laut China Selatan," kata mantan diplomat Kunihiko Miyake, penasehat khusus Suga, seperti dikutip Reuters.

Direktur asosiasi di Rand Corporation's Center for Asia-Pacific Policy, Scott Harold, mengatakan pendekatan Jepang adalah dengan tegas, tenang dan memajukan kepentingannya tanpa meminta negara-negara untuk secara eksplisit melawan China.

Pengamat dari ISEAS-Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura, Ha Hoang Hop mengatakan, meningkatkan kerja sama pertahanan akan menjadi poin kunci dari perjalanan Suga ke Vietnam menyusul kunjungan pelabuhan tiga kapal Jepang pekan lalu di pangkalan angkatan laut negara itu, Cam Ranh.

Beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Vietnam memiliki kesamaan ancaman atas agresifitas China. Beijing mengklaim sebagian besar zona ekonomi eksklusif Vietnam serta Kepulauan Paracel dan Spratly.

Di sisi lain, ada Indonesia yang terus waspada dengan aktivitas China, Terutama setelah kapal penjaga pantai China masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.

Saat ini, Jepang tengah membangun kekuatan dengan Amerika Serikat, Australia, dan India dengan membentuk kelompok Quad yang bertujuan sebagai benteng melawan China.

Hop mengatakan, Vietnam dapat mendukung Quad karena kelompok tersebut menjadi lebih inklusif dan karena Beijing menjadi lebih agresif di Laut Cina Selatan.

Tetapi Euan Graham dari International Institute for Studi Strategis mengatakan, Indonesia dengan prinsipnya tidak akan mengikuti kelompok tersebut.

"Indonesia, yang menempatkan keunggulan tinggi pada sentralitas ASEAN, akan menjadi sangat ambivalen tentang Quad karena merusak seluruh prinsip itu. Mereka tidak mungkin untuk ikut serta dalam quad," tegasnya. 

Dilaporkan Nikkei, Jepang berencana untuk menandatangani perjanjian dengan Vietnam untuk mengizinkannya mengekspor peralatan dan teknologi pertahanan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya