Presiden Filipina, Rodrigo Duterte/Net
Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mencabut moratorium eksplorasi minyak bumi di Laut Cina Selatan (LCS). Sehingga Filipina bisa melanjutkan kembali tiga proyek bersama dengan China yang sebelumnya ditangguhkan karena sengketa wilayah.
Sekretaris Energi Alfonso Cusi mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan tetap memperhatikan negosiasi yang sedang berlangsung.
"Pencabutan penangguhan menempatkan kontraktor layanan di bawah kewajiban hukum untuk memasukkan modal ke dalam wilayah kontrak dan mempekerjakan insinyur dan pekerja teknis Filipina," kata Cusi dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis (15/10) dan dikutip oleh
CNA.
Cusi juga mengatakan, pihaknya telah memberi tahu kontraktor jasa untuk melanjutkan kegiatan terkait energi. Mereka adalah Forum Ltd dan China National Offshore Corp (CNOOC).
Forum, salah satu unit dari PXP Energy Corp Filipina, mengoperasikan Kontrak Layanan 72 yang mencakup eksplorasi gas di Reed Bank, yang berada di dalam wilayah sengketa. PXP telah melakukan pembicaraan dengan CNOOC tentang eksplorasi dan pengembangan bersama di sana.
Dua proyek eksplorasi lainnya juga telah diberikan go-signal, seperti SC 59 yang dioperasikan oleh Philippine National Oil Company dan SC 75, juga oleh PXP.
Sejauh ini, Kedutaan Besar China di Manila belum memberikan komentar.
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan yang diyakini kaya dengan energi. Klaim tersebut pun bertabrakan dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan.
Pada 2014, Filipina menangguhkan kerja sama dengan Beijing sembari menunggu keputusan kasus sengketa oleh Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag pada 2016. Hasilnya, PCA menyatakan klaim China tidak berlaku.
Tahun lalu Duterte mengatakan Beijing telah menawarkan Manila saham pengendali dalam usaha energi bersama di Laut China Selatan, jika mengesampingkan putusan arbitrase internasional yang bertentangan dengan China.
