Pj Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy/Net
Desakan dari sejumlah kalangan agar masyarakat yang kontra terhadap omnibus law UU Cipta Kerja sebaiknya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) diamini oleh Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI).
Pj Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy mengatakan, saat ini HMI termasuk Kelompok Cipyaung Plus belum mengajukan uji materi ke MK lantaran undang-undang sapu jagat tersebut belum ditandatangani oleh Presiden.
"Ya memang belum saatnya karena memang belum disahkan, belum ditandatangani oleh Presiden untuk dimasukkan ke dalam lembaran negara," ujar Arya dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung-RMOL tema "HMI Telah Bergerak! Merumuskan Peta Penyelamatan Negara" secara virtual, Kamis (15/10)..
Arya menegaskan langkah pengajuan uji materi ke MK telah terencana dari PB HMI. Namun, pelaksanaannya belum terjadi lantaran masih menunggu penandatanganan Presiden.
"Dan memang kita dengan teman-teman Cipayung itu opsi mengenai JR itu sudah dari kemarin-kemarin kami tetapkan. Mungkin nanti teman-teman dari pihak-pihak kelompok organisasi maupun sentral di Cipayung itu akan melakukan JR. Upaya itu akan kami tempuh," katanya.
Arya menjelaskan ini saat ditanya kenapa HMI menggelar unjuk rasa alias demo ke lapangan menolak UU Cipta Kerja, bukan mengajukan keberatan ke MK.
Disinggung mengenai penurunan massa dalam aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja, Arya menjelaskan, penyampaian aspirasi diperbolehkan dalam ruang lingkup konstitusional, dan dilakukan secara tertib serta damai.
"Kenapa menurunkan massa? Saya kira ruang itu memang diberikan oleh konstitusi kita dan itu merupakan hak yang dijaga dan diberikan oleh melalui UU. Namun kan kita sudah melaksanakan hak itu dengan baik, dengan melakukan demonstssi yang tertib, dan damai. Saya kira itu kalau masalah JR dan penurunan massa," tutupnya.
