Berita

Pj Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy/RMOL

Politik

Untuk Memperbaiki Demokrasi, Pj Ketum HMI Setuju Presidential Threshold 20 Persen Dievaluasi

KAMIS, 15 OKTOBER 2020 | 17:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) secara kelembagaan belum mengkaji secara matang terkait desakan pengurangan atau penghapusan presidential threshold alias ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

"Kami belum sempat mengkaji secara serius, namun saya melihat, presidential threshold itu terlau tinggi," kata Pj Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung-RMOL tema "HMI Telah Bergerak! Merumuskan Peta Penyelamatan Negara" secara virtual, Kamis (15/10).

Jelas Arya Kharisma, dengan tingginya presidential threshold membuat peluang putra putri terbaik bangsa menjadi pemimpin semakin sempit.

Padahal menurutnya, demokrasi yang baik itu adalah, rakyat memilih pemimpinnya. Bukan memilih pemimpin yang sudah dipilihkan partai politik.

"Sekarangkan dipilih partai politik, baru masyarakat dipilihkan," ujar Arya Kharisma.

Ke depan, dia setuju presidential threshold sebesar 20 persen ini perlu dikaji secara matang, sehingga bisa memberbaiki demokrasi yang sudah jalan.

"Harus kita kaji dan perbaiki ke depan," ucapnya.

Ditambahkan Arya Kharisma, ada tiga ketentuan sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokrasi. Pertama, politik tanpa kekerasan baik fisik atau aturan. Kedua, adanya partisipasi publik. Ketiga, kebebasan menyampaikan pendapat.

"Inilah cici-ciri negara demokratasi," tutupnya dalam acara yang dipandu redaktur Kantor Berita Politik RMOL, Angga Ulung Tranggana.

Seperti di ketahui, saat ini tokoh bangsa, Dr. Rizal Ramli bersama sahabatnya Abdulrachim Kresno didampingi kuasa hukum Refly Harun sedang mengajukan judicial review terkait ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rizal Ramli dkk mendorong ambang batas pencalonan presiden harus berada di angka nol. Pasalnya, presidential threshold sebesar 20 persen yang ada saat ini adalah bentuk demokrasi kriminal.

Dimana, demokrasi kriminal itu berpotensi mencederai kehidupan demokrasi dengan maraknya politik uang dalam bursa politik Indonesia. Karena yang memilih calon pemimpin adalah cukong.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya