Berita

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto/Net

Politik

Airlangga Dipolisikan Di NTB, Sari Yuliati: Beliau Ingin Menjaga Kemurnian Aktivis Mahasiswa

RABU, 14 OKTOBER 2020 | 18:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dilaporkannya Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto ke Polda NTB oleh kelompok yang mengatasnamakan OKP Cipayung Plus Kota Mataram terkait pernyataannya mengenai unjuk rasa tolak Omnibus Law di beberapa daerah, menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan.

Salah satunya, anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati, yang menegaskan agar aktivis Cipayung Plus NTB tidak berprasangka buruk.

"Kawan-kawan aktivis Cipayung Plus NTB tidak perlu menaruh curiga berlebihan tentang statement Pak Airlangga yang mengatakan ada yang menunggangi unjuk rasa. Pernyataan Pak Airlangga harus dimaknai sebagai pesan untuk menjaga kemurnian gerakan moral dan intelektual aktivis," ujar Sari dalam keterangannya, Rabu (14/10).


“Pak Airlangga orang yang sangat terbuka untuk diskusi, pernyataan beliau itu juga bermakna agar aktivis lebih preventif dalam melakukan unjuk rasa. Kan mana mungkin mahasiswa berpikir buat merusak fasilitas umum," imbuhnya menegaskan.

Mengenai pernyataan penunggangan gerakan, Sari menyatakan bahwa pemerintah dan aparat sudah mempunyai data yang lengkap dan komprehensif.

“Pak Airlangga, Pak Prabowo, Pangdam mempunyai data intelejen yang lengkap dan komprehensif dari intelejen negara mengenai siapa yang menunggangi aksi-aksi unjuk rasa penolakan omnibus law," kata Sari.

Sebelumnya, Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanti menyatakan kepada publik bahwa pihaknya tidak sembarang bicara tanpa bukti yang kuat.

"Kita ini sudah memodernisasi peralatan, menggunakan scientific investigation. Jadi tidak asal-asalan. Kita ikuti perkembangan secara seksama, mengecek dulu sebelum melangkah," kata Wawan

Mengenai nama aktor yang dimaksud, Wawan menjelaskan bahwa tidak baik jika disebutkan.

"Tak elok disebut disini, tapi ada," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya