Berita

Wakil Sekjen DPP PAN Soni Sumarsono/Net

Politik

DPP PAN Tidak Terkejut Sugeng Mundur Pakai Alibi Dukungan Omnibus Law UU Ciptaker

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 21:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mundurnya Ketua MPP DPW PAN Jawa Timur (Jatim), Sugeng dari kepengurusan dan anggota PAN sudah tidak menjadi kabar mengejutkan bagi DPP PAN.

Sebab, Sugeng sudah pasti akan memakai alasan mundur dari DPW PAN Jatim karena PAN menyetujui UU Cipta Kerja.

Begitu ditegaskan Wakil Sekjen DPP PAN Soni Sumarsono dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/1).


"DPP PAN tidak terkejut atas sikap Sugeng yang menyatakan mundur dari pengurus dan anggota partai. Sikap Sugeng dapat dipahami jika memakai alasan bahwa PAN menyetujui UU Cipta Kerja dan alasan lainnya itu karena hal tersebut hanya sebagai alibi dan pembenaran alasan saja," tegasnya.

Soni juga menegaskan bahwa tidak benar jika PAN saat ini dikatakan tidak harmonis lagi.

Justru, kata Soni, pasca kongres ke-5 PAN di Kendari Sulawesi Tenggara, Februari 2020, seluruh mantan Ketua Umum PAN, kecuali Pak Amien Rais yang telah keluar dan meninggalkan PAN, bersama tokoh-tokoh lainnya telah bersatu-padu, berkomitmen bersama untuk membesarkan PAN.

"Ada Bang Hatta Rajasa, Mas Soetrisno Bachir, Asman Abnur, Dradjad Wibowo, dan para senior lainnya tetap kompak dan guyub. Kongres telah usai. Tutup buku. Jangan dibuka-buka lagi," katanya.

"PAN saat ini fokus menyiapkan diri melakukan transformasi menjadi partai modern. Kader PAN cukup dewasa dalam memahami proses demokrasi di internal partai," imbuhnya menegaskan.

Selain itu, Soni juga menyebut semua kebijakan DPP PAN merujuk pada AD ART hasil kongres ke-5 PAN tahun 2020 dan Peraturan Partai hasil Rakernas PAN tahun 2020.

"Mungkin Sugeng belum membaca ada beberapa pasal yang berubah di AD ART," cetusnya.

"Misalnya penetapan ketua DPD kewenangannya di DPP, sama persis dengan hasil kongres PAN tahun 2000, dan pasal lainnya. Soal penundaan pelaksanaan Muswil PAN Jatim hanya perkara teknis saja karena disesuaikan dengan jadwal Muswil di provinsi lainnya. Tidak ada AD ART dan Peraturan Partai yang dilanggar," demikian Soni.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya