Berita

Prof. Muradi/Net

Politik

Prof. Muradi: Indonesia Harus Beli Pesawat Tempur Karena Kebutuhan, Bukan Desakan Pihak Lain

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 16:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proyek pesawat tempur antara Indonesia dengan Korea Selatan KFC/IFX saat ini masih dalam proses renegosiasi diantara dua negara.

Korea mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan kesepakatan atas proyek yang sudah hampir setengah jalan itu.

Pakar militer Prof. Muradi menyampaikan, Indonesia sebagai pembeli harus dapat memprioritaskan kebutuhan pesawat tempur bukan karena desakan pihak lain. Terlebih kerjasama tersebut memiliki sejumlah problem yang harus dipertimbangkan pemerintah.


“Yang paling penting kan kebutuhan ya, kita ini kan pembeli, kalau pembeli ya kalau orang Sunda bilang, kumaha aing wae (terserah saya), saya mau beli silahkan saja," ujar Muradi dalam acara diskusi virtual RMOL World View, Senin (12/10).

"Tapi memang prinsip dari awal saya bilang, kompleksitas dari kerjasama kita dengan Korea itu banyak sekali,” imbuhnya.

Muradi mengkhawatirkan jika dalam kerjasama tersebut Indonesia dipersulit perihal pertukaran teknologi dengan Korea Selatan terkait pembuatan pesawat tempur tersebut.

“Yang sebenarnya begini, kita dikunci untuk kerjasama dengan Korea nanti kemudian dipersulit dengan berbagai problem, soal keuangan soal teknologi tidak terbuka,” ucapnya.

Indonesia memiliki posisi bargaining dalam pembelian alutsista dari luar negeri dengan mengedepankan tidak adanya keterikatan dari segi aliansi militer dunia.
Sehingga, lanjut atau tidaknya kerjasama dengan Korea Selatan tersebut negara lain tidak akan bisa mengintervensi keputusan Indonesia.

“Tapi kemudian, kalau kita membeli dari kompetitor (seperti) Sukhoi atau katakanlah dari yang lain kita beli langsung, mereka juga mengecam. Itulah, karena sebenarnya kita enggak pernah punya pemikiran untuk kemudian punya aliansi secara militer,” bebernya.

Dia teringat ketika era pemerintahan Bung Karno yang memiliki bargaining politik yang cukup kuat dan lihai dalam melakukan kerjasama militer dengan sejumlah negara. Hal itu, seharusnya dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melihat kebutuhan alutsista militer Indonesia.

“Saya ingat sekali kok waktu jaman Bung Karno kita ringan aja, begitu Amerika Serikat aneh dia pindah ke Uni Soviet. Soviet aneh dia pindah ke Amerika Serikat. Mainnya enak, saya kira itu yang harus dilakukan, karena secara politik bebas aktif kita, kita tidak dalam posisi memohon aliansi atau koalisi strategis militer gitu,” jelasnya.

Lebih baik, saran Muradi, Indonesia membeli pesawat tempur yang sudah memiliki kualitas dan tidak sebagai negara tangan kedua pembuatan pesawat tempur.

“Jadi, kalau saya sih kalau harganya lebih masuk akal dan sesuai dengan kebutuhan kita di Indonesia ya saya kira mengambil yang Rusia dengan asumsi, itu kita selesai dengan problem-problem dengan Korea Selatan tadi. Kalau belum itu akan jadi masalah sendiri,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Noel Pede Didampingi Munarman

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:17

Arief Hidayat Akui Gagal Jaga Marwah MK di Perkara Nomor 90, Awal Indonesia Tidak Baik-baik Saja

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:13

Ronaldo Masuki Usia 41: Gaji Triliunan dan Saham Klub Jadi Kado Spesial

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:08

Ngecas Handphone di Kasur Diduga Picu Kebakaran Rumah Pensiunan PNS

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:00

Pegawai MBG Jadi PPPK Berpotensi Lukai Rasa Keadilan Guru Honorer

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:51

Pansus DPRD akan Awasi Penyerahan Fasos-Fasum

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:32

Dubes Sudan Ceritakan Hubungan Istimewa dengan Indonesia dan Kudeta 2023 yang Didukung Negara Asing

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:27

Mulyono, Anak Buah Purbaya Ketangkap KPK

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:20

Aktivis Guntur 49 Pandapotan Lubis Meninggal Dunia

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:08

Liciknya Netanyahu

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:06

Selengkapnya