Berita

Prof. Muradi/Net

Politik

Prof. Muradi: Indonesia Harus Beli Pesawat Tempur Karena Kebutuhan, Bukan Desakan Pihak Lain

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 16:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proyek pesawat tempur antara Indonesia dengan Korea Selatan KFC/IFX saat ini masih dalam proses renegosiasi diantara dua negara.

Korea mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan kesepakatan atas proyek yang sudah hampir setengah jalan itu.

Pakar militer Prof. Muradi menyampaikan, Indonesia sebagai pembeli harus dapat memprioritaskan kebutuhan pesawat tempur bukan karena desakan pihak lain. Terlebih kerjasama tersebut memiliki sejumlah problem yang harus dipertimbangkan pemerintah.


“Yang paling penting kan kebutuhan ya, kita ini kan pembeli, kalau pembeli ya kalau orang Sunda bilang, kumaha aing wae (terserah saya), saya mau beli silahkan saja," ujar Muradi dalam acara diskusi virtual RMOL World View, Senin (12/10).

"Tapi memang prinsip dari awal saya bilang, kompleksitas dari kerjasama kita dengan Korea itu banyak sekali,” imbuhnya.

Muradi mengkhawatirkan jika dalam kerjasama tersebut Indonesia dipersulit perihal pertukaran teknologi dengan Korea Selatan terkait pembuatan pesawat tempur tersebut.

“Yang sebenarnya begini, kita dikunci untuk kerjasama dengan Korea nanti kemudian dipersulit dengan berbagai problem, soal keuangan soal teknologi tidak terbuka,” ucapnya.

Indonesia memiliki posisi bargaining dalam pembelian alutsista dari luar negeri dengan mengedepankan tidak adanya keterikatan dari segi aliansi militer dunia.
Sehingga, lanjut atau tidaknya kerjasama dengan Korea Selatan tersebut negara lain tidak akan bisa mengintervensi keputusan Indonesia.

“Tapi kemudian, kalau kita membeli dari kompetitor (seperti) Sukhoi atau katakanlah dari yang lain kita beli langsung, mereka juga mengecam. Itulah, karena sebenarnya kita enggak pernah punya pemikiran untuk kemudian punya aliansi secara militer,” bebernya.

Dia teringat ketika era pemerintahan Bung Karno yang memiliki bargaining politik yang cukup kuat dan lihai dalam melakukan kerjasama militer dengan sejumlah negara. Hal itu, seharusnya dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melihat kebutuhan alutsista militer Indonesia.

“Saya ingat sekali kok waktu jaman Bung Karno kita ringan aja, begitu Amerika Serikat aneh dia pindah ke Uni Soviet. Soviet aneh dia pindah ke Amerika Serikat. Mainnya enak, saya kira itu yang harus dilakukan, karena secara politik bebas aktif kita, kita tidak dalam posisi memohon aliansi atau koalisi strategis militer gitu,” jelasnya.

Lebih baik, saran Muradi, Indonesia membeli pesawat tempur yang sudah memiliki kualitas dan tidak sebagai negara tangan kedua pembuatan pesawat tempur.

“Jadi, kalau saya sih kalau harganya lebih masuk akal dan sesuai dengan kebutuhan kita di Indonesia ya saya kira mengambil yang Rusia dengan asumsi, itu kita selesai dengan problem-problem dengan Korea Selatan tadi. Kalau belum itu akan jadi masalah sendiri,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya