Berita

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Menjengkelkan, NU Hanya Didengar Pemerintah Kalau Bicara Anti Khilafah

JUMAT, 09 OKTOBER 2020 | 10:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap pemerintah yang bergeming atas penolakan UU Cipta Kerja membuat jengkel cendekiawan muda Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla. Apalagi, pemerintah tidak mendengarkan protes keras yang dilayangkan PBNU.

Ulil mengurai bahwa PBNU tegas menolak UU Ciptaker. Bahkan secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap yang isinya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi (MK).

“Salah satu poin penting: PBNU akan ‘membersamai’ (saya suka istilah ini) pihak-pihak yang mencari keadilan melalui jalan konstitusional. Sikap PBNU berada di pihak mereka yang menolak UU ini. Kata, Kiai Said, ini UU yang zalim,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (9/10).


Politisi Demokrat ini merasa sikap pemerintah tersebut menjengkelkan. Sebab, suara NU hanya didengar saat berbicara isu anti khilafah. Sementara jika bersikap dalam isu keadilan sosial dan lingkungan, pemerintah tidak mau dengar.

“Ada kecenderungan yang menjengkelkan: NU tampaknya hanya didengar pemerintah kalau menyangkut isu anti khilafah, anti radikalisme. Isu-isu anti khilafah memang memperkuat kekuasaan Jokowi,” tegasnya.

Dalam kicauan ini, Ulil tegas menyatakan kemarahannya atas aksi tutup kuping pemerintah dan DPR terhadap aspirasi rakyat.

“Arogansinya keterlaluan. Publik disepelekan. Kita sebagai masyarakat ndak ‘direken blas'. Saya paham kenapa buruh dan mahasiswa protes di mana-mana kemaren,” tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya