Berita

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Menjengkelkan, NU Hanya Didengar Pemerintah Kalau Bicara Anti Khilafah

JUMAT, 09 OKTOBER 2020 | 10:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap pemerintah yang bergeming atas penolakan UU Cipta Kerja membuat jengkel cendekiawan muda Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla. Apalagi, pemerintah tidak mendengarkan protes keras yang dilayangkan PBNU.

Ulil mengurai bahwa PBNU tegas menolak UU Ciptaker. Bahkan secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap yang isinya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi (MK).

“Salah satu poin penting: PBNU akan ‘membersamai’ (saya suka istilah ini) pihak-pihak yang mencari keadilan melalui jalan konstitusional. Sikap PBNU berada di pihak mereka yang menolak UU ini. Kata, Kiai Said, ini UU yang zalim,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (9/10).


Politisi Demokrat ini merasa sikap pemerintah tersebut menjengkelkan. Sebab, suara NU hanya didengar saat berbicara isu anti khilafah. Sementara jika bersikap dalam isu keadilan sosial dan lingkungan, pemerintah tidak mau dengar.

“Ada kecenderungan yang menjengkelkan: NU tampaknya hanya didengar pemerintah kalau menyangkut isu anti khilafah, anti radikalisme. Isu-isu anti khilafah memang memperkuat kekuasaan Jokowi,” tegasnya.

Dalam kicauan ini, Ulil tegas menyatakan kemarahannya atas aksi tutup kuping pemerintah dan DPR terhadap aspirasi rakyat.

“Arogansinya keterlaluan. Publik disepelekan. Kita sebagai masyarakat ndak ‘direken blas'. Saya paham kenapa buruh dan mahasiswa protes di mana-mana kemaren,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya