Berita

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Menjengkelkan, NU Hanya Didengar Pemerintah Kalau Bicara Anti Khilafah

JUMAT, 09 OKTOBER 2020 | 10:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap pemerintah yang bergeming atas penolakan UU Cipta Kerja membuat jengkel cendekiawan muda Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla. Apalagi, pemerintah tidak mendengarkan protes keras yang dilayangkan PBNU.

Ulil mengurai bahwa PBNU tegas menolak UU Ciptaker. Bahkan secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap yang isinya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi (MK).

“Salah satu poin penting: PBNU akan ‘membersamai’ (saya suka istilah ini) pihak-pihak yang mencari keadilan melalui jalan konstitusional. Sikap PBNU berada di pihak mereka yang menolak UU ini. Kata, Kiai Said, ini UU yang zalim,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (9/10).


Politisi Demokrat ini merasa sikap pemerintah tersebut menjengkelkan. Sebab, suara NU hanya didengar saat berbicara isu anti khilafah. Sementara jika bersikap dalam isu keadilan sosial dan lingkungan, pemerintah tidak mau dengar.

“Ada kecenderungan yang menjengkelkan: NU tampaknya hanya didengar pemerintah kalau menyangkut isu anti khilafah, anti radikalisme. Isu-isu anti khilafah memang memperkuat kekuasaan Jokowi,” tegasnya.

Dalam kicauan ini, Ulil tegas menyatakan kemarahannya atas aksi tutup kuping pemerintah dan DPR terhadap aspirasi rakyat.

“Arogansinya keterlaluan. Publik disepelekan. Kita sebagai masyarakat ndak ‘direken blas'. Saya paham kenapa buruh dan mahasiswa protes di mana-mana kemaren,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya