Berita

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Menjengkelkan, NU Hanya Didengar Pemerintah Kalau Bicara Anti Khilafah

JUMAT, 09 OKTOBER 2020 | 10:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap pemerintah yang bergeming atas penolakan UU Cipta Kerja membuat jengkel cendekiawan muda Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla. Apalagi, pemerintah tidak mendengarkan protes keras yang dilayangkan PBNU.

Ulil mengurai bahwa PBNU tegas menolak UU Ciptaker. Bahkan secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap yang isinya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi (MK).

“Salah satu poin penting: PBNU akan ‘membersamai’ (saya suka istilah ini) pihak-pihak yang mencari keadilan melalui jalan konstitusional. Sikap PBNU berada di pihak mereka yang menolak UU ini. Kata, Kiai Said, ini UU yang zalim,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (9/10).


Politisi Demokrat ini merasa sikap pemerintah tersebut menjengkelkan. Sebab, suara NU hanya didengar saat berbicara isu anti khilafah. Sementara jika bersikap dalam isu keadilan sosial dan lingkungan, pemerintah tidak mau dengar.

“Ada kecenderungan yang menjengkelkan: NU tampaknya hanya didengar pemerintah kalau menyangkut isu anti khilafah, anti radikalisme. Isu-isu anti khilafah memang memperkuat kekuasaan Jokowi,” tegasnya.

Dalam kicauan ini, Ulil tegas menyatakan kemarahannya atas aksi tutup kuping pemerintah dan DPR terhadap aspirasi rakyat.

“Arogansinya keterlaluan. Publik disepelekan. Kita sebagai masyarakat ndak ‘direken blas'. Saya paham kenapa buruh dan mahasiswa protes di mana-mana kemaren,” tutupnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya