Berita

Mantan Perdana Menteri Lebanon, Saad al-Hariri/Net

Dunia

Saad al-Hariri: Saya Takut Lebanon Dilanda Krisis Terburuk Dan Akhirnya Runtuh

JUMAT, 09 OKTOBER 2020 | 09:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Perdana Menteri Saad al-Hariri mengaku khawatir dengan situasi di Lebanon saat ini. Ia takut perselisihan sipil akan berubah menjadi krisis terburuk sejak perang saudara pada 1975 hingga 1990 lalu.

"Saya takut akan perang saudara dan apa yang terjadi dalam hal membawa senjata dan apa yang kami lihat dalam hal tampilan militer di jalan yang berarti runtuhnya negara," kata Hariri dalam sebuah wawancara pada Kamis (8/10), seperti dimuat Reuters.

Lebanon telah dilanda krisis keuangan sejak tahun lalu yang membuat nilai mata uangnya anjlok dan inflasi tersebut. Hal tersebut memicu gelombang protes kerusuhan di sana.


Hariri yang Sunni dan sekutu Barat yang secara tradisional bersekutu dengan negara-negara Teluk, juga mengatakan Lebanon tidak punya jalan keluar dari krisis selain program dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Namun pada awal tahun ini, pembicaraan IMF terhenti karena perselisihan di antara para pejabat pemerintahan, bankir, dan partai politik mengenai skala kerugian finansial negara.

Hariri menambahkan dia hanya akan kembali sebagai perdana menteri jika ada kesepakatan dari banyak politisi Lebanon yang terpecah-pecah untuk mengamankan kesepakatan IMF.

Krisis di Lebanon kemudian diperburuk dengan pandemi Covid-19 dan sebuah ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut pada Agustus.

Ledakan yang diduga berasal dari ribuan ton amonium nitrat tersebut telah menewaskan hampir 200 orang dengan lebih dari 6.000 orang meninggal dunia dan ribuan bangunan hancur berkeping-keping.

Peristiwa tersebut pada akhirnya memicu gelombang protes anti-pemerintah yang lebih luas. Warga marah pada para elit yang dianggap telah melakukan korupsi.

Para donor asing telah menjelaskan bahwa tidak akan ada bantuan baru kecuali negara yang berhutang banyak itu memulai reformasi yang telah lama diabaikan untuk menangani pemborosan dan korupsi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya