Berita

Mantan Perdana Menteri Lebanon, Saad al-Hariri/Net

Dunia

Saad al-Hariri: Saya Takut Lebanon Dilanda Krisis Terburuk Dan Akhirnya Runtuh

JUMAT, 09 OKTOBER 2020 | 09:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Perdana Menteri Saad al-Hariri mengaku khawatir dengan situasi di Lebanon saat ini. Ia takut perselisihan sipil akan berubah menjadi krisis terburuk sejak perang saudara pada 1975 hingga 1990 lalu.

"Saya takut akan perang saudara dan apa yang terjadi dalam hal membawa senjata dan apa yang kami lihat dalam hal tampilan militer di jalan yang berarti runtuhnya negara," kata Hariri dalam sebuah wawancara pada Kamis (8/10), seperti dimuat Reuters.

Lebanon telah dilanda krisis keuangan sejak tahun lalu yang membuat nilai mata uangnya anjlok dan inflasi tersebut. Hal tersebut memicu gelombang protes kerusuhan di sana.


Hariri yang Sunni dan sekutu Barat yang secara tradisional bersekutu dengan negara-negara Teluk, juga mengatakan Lebanon tidak punya jalan keluar dari krisis selain program dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Namun pada awal tahun ini, pembicaraan IMF terhenti karena perselisihan di antara para pejabat pemerintahan, bankir, dan partai politik mengenai skala kerugian finansial negara.

Hariri menambahkan dia hanya akan kembali sebagai perdana menteri jika ada kesepakatan dari banyak politisi Lebanon yang terpecah-pecah untuk mengamankan kesepakatan IMF.

Krisis di Lebanon kemudian diperburuk dengan pandemi Covid-19 dan sebuah ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut pada Agustus.

Ledakan yang diduga berasal dari ribuan ton amonium nitrat tersebut telah menewaskan hampir 200 orang dengan lebih dari 6.000 orang meninggal dunia dan ribuan bangunan hancur berkeping-keping.

Peristiwa tersebut pada akhirnya memicu gelombang protes anti-pemerintah yang lebih luas. Warga marah pada para elit yang dianggap telah melakukan korupsi.

Para donor asing telah menjelaskan bahwa tidak akan ada bantuan baru kecuali negara yang berhutang banyak itu memulai reformasi yang telah lama diabaikan untuk menangani pemborosan dan korupsi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya