Berita

Logo Pemkot Medan dicatut pada spanduk pendukung Akhyar Nasution/Istimewa

Politik

Logonya Dicatut Pendukung Akhyar Nasution, Pemkot Medan Merasa Keberatan

KAMIS, 08 OKTOBER 2020 | 16:20 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Kota Medan menegaskan keberatan atas pencatutan logo mereka di backdrop dukungan untuk calon Walikota Medan, Akhyar Nasution.

Hal itu disampaikan Kabag Humas Pemkot Medan, Arrahman Pane. Menurutnya, Pemkot Medan dalam posisi netral menyambut Pilkada Medan 2020.

"Pemerintah jelas keberatan, karena pemerintah harus netral," ujar Arrahman Pane, Kamis (8/10).


Dia menegaskan, logo Pemkot Medan tidak boleh dipakai untuk kegiatan kampanye. Secara langsung, ia belum melihat kegiatan relawan yang dimaksud.

"Nanti kita akan klarifikasi kepada yang bersangkutan, kita belum tahu motifnya apa, pemerintah juga tidak ada komunikasi ke relawan itu," pungkasnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Sekadar informasi, Tim Pemenangan Bobby Nasution-Aulia Rachman akan melaporkan penggunaan logo Pemkot Medan dalam kegiatan dukungan Komunitas Tionghoa atau KI TA AMAN ke Bawaslu Medan.
 
"Acara dukungan yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa KI TA AMAN kepada Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, dengan membentangkan spanduk yang mencantumkan logo institusi Pemkot Medan, itu melanggar aturan Bawaslu," ujar Jubir Tim Pemenangan Bobby-Aulia, Sugiat Santoso, Rabu malam (7/10).

Politikus Partai Gerindra ini menyebut institusi negara mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, hingga tingkat kota, harus netral.

"Harus netral. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan pasangan calon," tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya