Berita

Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yoo Myung-hee/Net

Dunia

Pengamat: Indonesia Layak Dukung Yoo Myung-hee Jadi Dirjen WTO

KAMIS, 08 OKTOBER 2020 | 14:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Indonesia harus memberikan dukungan untuk pencalonan Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yoo Myung-hee sebagai Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Yoo adalah sosok layak didorong untuk memimpin badan pedagangan PBB tersebut. Selain karena seorang calon Dirjen wanita pertama, ia juga adalah perwakilan Asia yang sangat profesional.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menyebut, profesionalisme Yoo dapat dibuktikan dari keberhasilan perannya menyelesaikan RI-Korsel CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).


"Dukungan RI atas Myung-hee sangat layak diberikan. Dia mewakili kaum wanita dan juga Asia-Afrika. Profesionalisme dia juga tak diragukan," kata Teuku kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (8/10).

Teuku memperhatikan, gagasan-gagasan Yoo dalam kampanyenya sangatlah membumi dan dibutuhkan oleh negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

"Dia banyak mengagendakan program yang langsung menyangkut hajat hidup negara-negara sedang berkembang. Seperti pelatihan perdagangan elektronik, dan dukungan dalam negosiasi perdagangan," jelasnya.

Memiliki 25 tahun di dunia perdagangan global, Yoo  saat ini sudah berhasil melenggang masuk ke babak final. Ia masuk dalam tahap terakhir pencalonan dan harus bersaing dengan seorang ekonom dari Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala.

Pemilihan Dirjen WTO sendiri akan dilakukan dalam pertemuan dewan. Nantinya, negara-negara anggota WTO akan memilih pemimpinnya secara konsensus. Proses tersebut diharapkan akan rampung pada bulan depan.

Pada 25 November 2019, Yoo bersama dengan Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmando menandatangani Deklarasi Bersama Indonesia-Korea (IK) CEPA di Busan, Korea Selatan.

IK CEPA sendiri merupakan kesepakatan yang memberikan akses pasar yang lebih luas bagi Indonesia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya